Jokowi Tegaskan Tolak KLB Demokrat Kubu Moeldoko

Cuplikcom-Jakarta-Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap bahwa Kepala Negara tidak mendukung acara yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolga Sumatera Utara.

Dalam arahannya, Jokowi meminta KLB tidak disahkan meski Moeldoko disebut sebagai teman.

Dalam diskusi Virtual pada Rabu, (29/9/2021) Mahfud menyampaikan arahan Jokowi itu untuk menjawab pertanyaan tentang posisi pemerintah mengenai kisruh Partai Demokrat dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

"Kalau Istana mau masuk sebenarnya ketika Moeldoko kongres di Medan itu kita tinggal mengesahkan saja dengan kasar gitu, tapi pada waktu itu saya menghadap Presiden," kata Mahfud Md.

Awalnya, Mahfud mengakui sudah menghadap Jokowi, jauh setelah diadakannya  KLB Demokrat yang diklaim kubu Moeldoko. Mahfud menyinggung soal peserta yang hadir di KLB.

"Saya bersama Menkumham dan Presiden, 'Gimana nih, Pak? Hukumnya bagaimana?' kata Pak Jokowi kepada saya. Hukumnya, Pak, ndak boleh ada muktamar seperti itu, karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah," kata Mahfud menirukan pembicaraannya saat itu.

Mahfud memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Jokowi mengenai aturan pelaksanaan KLB Demokrat. Mahfud mengatakan acara yang disebut KLB di Sibolangit, Sumatera Utara, itu dilakukan tanpa izin pengurus PD yang sah.

"Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, jadi itu ndak boleh disahkan. Kata Pak Jokowi, 'Kalau memang begitu, tegakkan saja hukum, ndak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik', kata Pak Jokowi," kata Mahfud.

Sesuai arahan Jokowi, pemerintah pun tak mengesahkan KLB Demokrat yang digelar kubu Moeldoko. Mahfud dan Yasonna pun mengumumkan pemerintah tak mengesahkan hasil KLB kubu Moeldoko.

"Itulah saya dan Pak Yasonna segera mengumumkan ndak bakal mengesahkan Moeldoko," kata dia.

Demokrat Kubu AHY Puji Jokowi

Partai Demokrat (PD) mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengambil sikap terhadap kubu Moeldoko dengan memberi arahan menolak pengesahan acara yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Sikap Jokowi itu dinilai sebagai komitmen menjaga demokrasi.

"Sikap Presiden Jokowi harus diapresiasi karena meskipun teman dan meskipun Moeldoko menjadi pembantunya di kabinet, Presiden tidak lantas memihak DPP Demokrat hasil KLB," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman saat dikonfirmasi, Kamis (30/9/2021).

Benny mengatakan sikap Jokowi sebetulnya bukan untuk membela Partai Demokrat yang sah. Dia menyebut Jokowi mengambil sikap karena fakta dan informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan KLB yang digelar kubu Moledoko.