Senin, 27 Januari 2025
Foto: Presiden Joko Widodo (Cuplikcom/Fanny)
Cuplikcom-Jakarta-Presiden RI Joko Widodo mendorong kemitraan ASEAN-Rusia guna mencegah terjadinya dinamika di kawasan Indo-Pasifik yang mengarah pada perebutan pengaruh dan rivalitas yang makin tajam.
Kepala Negara meyakini ASEAN dan Rusia memiliki kesamaan kepentingan dan aspirasi dalam melihat kawasan yang aman dan makmur.
Demikian disampaikan Presiden dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-4 ASEAN-Rusia secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, (28/10/2021) dalam siaran pers yang diterima cuplikcom.
"Ini harus kita cegah dan hindari, tidak ada di antara kita yang ingin melihat situasi ini terus berkepanjangan. Saya percaya kemitraan strategis ASEAN-Rusia dapat mencegah tren ini," ujar Presiden.
Presiden menyebutkan kemitraan ASEAN-Rusia yang telah terjalin lama ini menjadi penyangga stabilitas keamanan dan perdamaian. Namun, rivalitas di kawasan tersebut justru makin menajam.
"Yang lebih mengkhawatirkan bahkan mengarah pada arms race dan power projection. Jika tren ini dibiarkan, peluang terjadinya proxy sangat besar," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi merasa bahwa komitmen dan dukungan Rusia terhadap sentralitas ASEAN dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific sangat tepat waktu.
Oleh karena itu, Presiden mengajak ASEAN-Rusia untuk mengimplementasikan kerja sama praktis dan konkret dalam sektor ekonomi, pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), maritim, dan konektivitas.
"ASEAN-Rusia harus terus menjadi positive force dan penyangga stabilitas, dan perdamaian di kawasan," kata Presiden.
Menurut Presiden, kerja sama konkret tersebut akan menumbuhkan kebiasaan kerja sama dan dapat menghilangkan budaya persaingan.
"Kerja sama konkret ini juga akan mempertebal strategic trust, dan menghilangkan trust deficit. Ini akan menjadi kontribusi besar Rusia dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik," tutur Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam KTT tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
