Senin, 17 Maret 2025
Foto: Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (Cuplikcom/Fanny)
Cuplikcom-Jakarta-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka-bukaan terkait dinamika tarif tes usap PCR untuk screening Covid-19. Budi menyebutkan bahwa dalam penyampaian ke publik perlu disempurnakan.
"Memang kebijakan PCR, kalau boleh saya sampaikan kebetulan kami juga terlibat sejak awal, memang perubahannya terus terang drastis. Kita menyadari bahwa mungkin dalam hal penyampaiannya ke publik perlu kita sempurnakan," ujar BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).
"Dan tadi arahan bapak presiden (Presiden Joko Widodo) diminta agar lebih disempurnakan dan diseleraskan pada saat kita menyampaikan berita-berita ini ke publik. Kami akan lebih menyelaraskan penyampaian berita ke publik," lanjutnya.
BGS lantas bercerita pengalaman saat masih menjadi Wakil Menteri BUMN. Ia menjelaskan keterlibatan dalam pemesanan perdana mesin PCR produksi perusahaan asal Swiss, Roche, di akhir Maret 2021.
"Pada saat itu sulit sekali mendapatkan PCR Roche dan salah satunya yang sudah ada di dalam negeri dan paling besar kapasitasnya adalah mesin PCR Roche 6800 yang ada di PMI waktu itu," kata BGS.
Menurut dia, mesin itu tidak terpakai karena reagen mahal sehingga ditawarkan ke Kementerian BUMN.
"Tapi karena harganya puluhan miliar jadi mahal sekali kami akhirnya melakukannya bekerja sama dengan IHC (Holding Rumah Sakit BUMN) per transaksi. Dan seingat saya pada saat itu belum termasuk biaya-biaya operasi dari RS, per transaksinya kita sudah bayar hampir mendekati Rp 700 ribu," ujar BGS.
Kemudian, lanjut mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu, pemerintah membeli mesin PCR yang lebih murah dan dibagikan ke seluruh BUMN dan perguruan tinggi di Indonesia. Sehingga harganya bisa turun.
"Dan saya ingat habis kita beli itu beroperasi mungkin di awal Mei dengan harga yang lebih murah dibanding harga di akhir Maret. Saya sendiri ingat waktu itu pertama kali masih Rp 2 juta kalau mau dites PCR," ujar BGS.
"Tiga bulan kemudian kita nemu perusahaan-perusahaan dari China yang bisa memberikan alat dan reagen yang lebih murah. Jadi bapak ibu dalam sejarahnya harga itu terus menerus menurun," lanjutnya.
BGS melanjutkan, proses penentuan harga tes usap PCR melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian, BPKP menetapkan rentang harga yang wajar.
"Jadi sejak saya menjadi menkes ada dua kali mau ubah. Jadi sejak 23 Desember hingga sekarang sudah 10 bulan ada dua kali perubahan, yaitu pertama kali menjadi Rp 475 ribu dan yang kedua menjadi Rp 275 ribu. Itu semuanya berbasiskan advice atau masukan dari BPKP dan itu yang kita gunakan," ujar BGS.
"Dan memang BPKP sendiri kondisinya berubah karena pasarnya itu berubah bapak ibu. Jadi makin ke sini makin banyak yang produksi sehingga biaya cost-nya juga makin lama makin turun," lanjutnya.
