Foto: Visual Designed Ibu Kota Negara Baru (Cuplikcom/Nabila)
Cuplikcom-Jakarta-Pemerintah RI semakin serius dalam pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang akan dipindahkan ke wilayah Kalimantan Timur. Para investor terus digaet untuk menanamkan modalnya di IKN baru ini, salah satunya Uni Emirat Arab (UEA).
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut saat ini Indonesia telah meraih komitmen investasi dari hasil kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke UEA pada pekan lalu sebesar US$ 44,6 miliar atau sekitar Rp 633 triliun (asumsi kurs Rp 14.200 per US$).
Dalam konferensi pers, Kamis (11/11/2021), Bahlil mengatakan, dari komitmen investasi US$ 44,6 miliar ini, ada sebesar US$ 18 miliar ditangani langsung oleh Indonesia Investment Authority (INA).
Dari US$ 18 miliar yang dikelola INA, sebanyak US$ 8 miliar sudah dipetakan untuk diletakkan di sektor mana saja.
Sementara sisanya sebesar US$ 10 miliar menurutnya masih belum dipastikan akan diinvestasikan ke mana. Namun menurutnya, salah satunya bisa dialokasikan untuk investasi di proyek IKN.
"US$ 10 miliar ini yang masih tentatif, bisa masuk ke IKN. Dari US$ 44,6 miliar ini yang mungkin untuk masuk IKN di dalam US$ 10 billion itu, ini yang masih longgar," ungkap Bahlil dalam konferensi pers, Kamis (11/11/2021).
Selain itu, menurutnya saat ini pemerintah RI juga sedang melakukan komunikasi untuk menyepakati angka investasi di luar US$ 10 miliar untuk IKN.
"Tapi ingin saya sampaikan, Pemerintah UEA masih komunikasi intens dengan Menko untuk bagaimana alokasikan investasi mereka lagi selain ini untuk di IKN, angka berapa belum disepakati, di luar angka ini masih ada yang terkomunikasikan," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembangunan ibu kota baru Indonesia memakan biaya sebesar US$ 35 miliar atau setara setara Rp 505 triliun.
Hal tersebut dikemukakan Jokowi di depan para investor Uni Emirat Arab (UEA) saat hadir dalam Indonesia - UEA Investment Forum di Dubai, Kamis (4/11/2021).
"Untuk membangun ibu kota baru setidaknya dibutuhkan dana sebesar US$ 35 miliar," kata Jokowi dikutip keterangan resmi, Jumat (5/11/2021).
Jokowi mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara memang menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan untuk kerja sama antara Indonesia dan UEA.
Sementara itu, sektor kedua adalah bidang transisi energi. Jokowi menyatakan komitmennya untuk melakukan transisi energi ini sebaik mungkin dengan mengundang investor dan memperoleh teknologi dengan harga terjangkau.
"Jika Anda tertarik melakukan investasi untuk energi baru dan terbarukan, ini adalah saat yang tepat. Potensi yang dimiliki Indonesia cukup banyak dan beragam, hidro, surya, panas bumi dan lain-lain," jelasnya.
Adapun sektor prioritas ketiga yang disampaikan adalah di sektor perdagangan. Jokowi menekankan pentingnya diversifikasi perdagangan dan mulai menegosiasikan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA).
"Saya harapkan pada Maret tahun depan perundingan sudah akan selesai," ujar Presiden Jokowi.