Terbaru! Ramalan Ekonomi RI dan Arah Kebijakan BI Tahun 2022

Cuplikcom-Jakarta-Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan mencapai 4,7% hingga 5,5% atau lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ini yang tumbuh 3,4% hingga 4%.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada sambutannya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021, Rabu (24/11/2021).

"Di Indonesia, ekonomi akan pulih pada 2022, Insya Allah pertumbuhan akan lebih tinggi, mencapai 4,7% hingga 5,5%," jelas Perry.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, kata Perry didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi.

Inflasi pada 2022 akan dijaga rendah dan terkendali pada kisaran 3% plus minus 1%, defisit transaksi berjalan rendah pada kisaran 1,1 - 1,9% pada 2022.

Adapun dana pihak ketiga dan kredit, masing-masing diperkirakan akan tumbuh 7-9% dan 6-8% pada 2022. Ekonomi-keuangan digital akan meningkat pesat. Pada tahun 2022, nilai transaksi e-commerce diperkirakan akan mencapai Rp 530 triliun, uang elektronik Rp337 triliun, dan digital banking lebih Rp 48 ribu triliun.

Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021, kata Perry akan menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada 2022.

Bauran kebijakan BI pada tahun 2022 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan dan menjaga stabilitas perekonomian. Bauran kebijakan tersebut mencakup 5 instrumen kebijakan.

Pertama, kebijakan moneter. Pada 2022, kata Perry kebijakan moneter bank sentral akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), baik pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.

Kedua, kebijakan makroprudensial yang longgar akan tetap dilanjutkan dan bahkan diperluas untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Ketiga, digitalisasi sistem pembayaran terus diperluas untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

Keempat, akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan.

Kelima, program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.