Kalkulasi kekuatan? Politik memang tak terlepas dari hitung-hitungan di atas kertas itu. Dan, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Maswadi Rauf, menilai SBY dan Partai Demokrat takkan lepas dari hitung-hitungan kalkulasi kekuatan itu menyongsong Pemilihan Presiden mendatang.
Menurut dia, dalam konteks penentuan cawapres SBY, Partai Demokrat akan realistis dengan memilih cawapres dari Partai Golkar. “Partai Demokrat akan realistis dengan mengajak Partai Golkar sebagai rekan koalisinya. Sedangkan partai tengah menjadi kekuatan pendukung,” kata guru besar ilmu politik UI ini, Senin (20/4) di Jakarta.
Kondisi ini pula, menurut Maswadi menepis kandidat cawapres yang muncul dari banyak partai politik di level tengah. Tak terkecuali nama Hatta Radjasa yang dimunculkan oleh forum DPW PAN yang difasilitasi oleh Ketua MPP PAN M Amien Rais.
Memperoleh suara 20% lebih dalam Pemilu 9 April lalu memang membuat Demokrat kini lebih longgar mengatur ritme koalisi pemerintahan lima tahun ke depan. Koalisi ini, pada akhirnya, tentu berujung pada siapa yang akan mendampingi SBY pada Pemilihan Presiden nanti.
Peristiwa kontras pun dapat mudah dilihat antara Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Pada Pemilu 2004, SBY dengan mudah menggandeng Jusuf Kalla sebagai cawapresnya melalui Partai Demokrat, PBB, dan PKPI.
Kini, ceritanya berbeda. SBY dan Partai Demokrat terkesan cukup hati-hati di satu sisi, di tengah upaya tawaran partai politik soal pasangan cawapresnya.
Setidaknya, beberapa figur telah dimunculkan oleh partai politik lain. Partai Golkar, misalnya, mengapungkan Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Sri Sultan HB X, HR Agung Laksono, dan Surya Paloh. Partai Keadilan Sejahtera memunculkan nama Hidayat Nur Wahid.
Sedangkan PKB memunculkan nama Muhaimin Iskandar. Partai Amanat Nasional melalui forum yang dibuat M Amien Rais akhir pekan lalu memunculkan nama Hatta Radjasa dan Soetrisno Bachir.
Adakah mereka cocok dengan lima kriteria SBY? Kelima kriteria itu adalah memiliki integritas yang baik, kapasitas, loyalitas, akseptabilitas dan terakhir cawapres harus bsia meningkatkan kekokohan dan evektifitas koalisi yang terbangun pada pemerintahan berikut. Sebuah kriteria yang normatif sebenarnya.
Menurut Ketua Harian Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Burhanudin Napitupulu, lima kriteria yang ditawarkan SBY adalah yang ideal. Meski, sambung Burnap, hal tersebut sangat mungkin untuk dinegosiasikan. “Persyaratan cawapres dari SBY itu memang cukup ideal. Tapi dalam politik tidak akan ada yang mutlak-mutlak. Saya yakin semua itu masih bisa dinegosiasi,” ujarnya.
Ikhtiar SBY mencari cawapresnya dengan merilis lima kriteria adalah upaya yang sudah tepat. Apalagi, kriteria tersebut juga berpijak pada konstitusi. Meski demikian, awal berangkat SBY dalam menentukan cawapresnya harus tetap berpijak pada realitas politik di lapangan.
Toh, Pemilihan Presiden merupakan ajang kontestasi satu pasangan dnegan pasangan yang lainnya. Jika SBY tak hati-hati dalam menentukan pasangan cawapresnya, bisa saja, SBY bakal mengulang kisah kelam partai pemenang pemilu sebelumnya seperti PDIP dan Partai Golkar; menang pemilu namun kursi kepresidenan lepas dari tangan.