Jum'at, 10 Januari 2025
Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono (Media Center KKP/Lukman)
Cuplikcom-Jakarta-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan Program Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya pada tahun 2022 guna mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir.
"Di 2022 salah satu target kami melakukan pembenahan kampung-kampung nelayan di pesisir untuk jadi kampung nelayan maju," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai mengikuti Rapat Penanganan Kemiskinan Esktrem di Wilayah Pesisir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (21/12/2021)
Dalam keterangan tertulisnya, KKP menyatakan bahwa Program Kampung Nelayan Maju akan menyasar 120 kabupaten/kota di mana 50 daerah di antaranya termasuk dalam kriteria miskin ekstrem. Kemudian ada 130 kabupaten/kota untuk pengembangan Program Kampung Perikanan Budidaya, dengan 53 di antaranya adalah wilayah miskin ekstrem.
Seluruh wilayah tersebut tersebar di 25 provinsi, meningkat jauh dari realisasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021 yang menyasar tujuh provinsi. Pada tahun 2021, anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem mencapai Rp174,06 miliar yang bersumber dari APBN, DAK dan BLU.
Menteri Trenggono menerangkan pengentasan kemiskinan ekstrem ini merupakan agenda nasional sehingga pelaksanaannya dilakukan bersama-sama kementerian/lembaga pemerintah lainnya. Untuk perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan dan permukiman nelayan misalnya, KKP menggandeng Kementerian PUPR.
Kolaborasi juga dilakukan untuk pemberian modal usaha, penyediaan bahan bakar dan energi, asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, pendidikan, penguatan kelembagaan usaha melalui koperasi nelayan, hingga fasilitas kesehatan.
"Seluruh lembaga akan kolaborasi. Dari sisi kami ada bantuan kapal, alat tangkap, mesin, dan pelatihan, serta penyaluran dana bergulir untuk modal usaha," ungkap Menteri Trenggono.
Melalui Program Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya, KKP menargetkan peningkatan Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan menjadi lebih dari 150.
Di samping itu, ujar dia, juga terjadi peningkatan kualitas lingkungan, menjaga komoditas bernilai ekonomi dari kepunahan, terciptanya perlindungan sosial, hingga meningkatnya kapasitas SDM.
Lebih lanjut Menteri Trenggono memaparkan untuk Kampung Perikanan Budidaya ada tiga kategori yakni Kampung Perikanan Budidaya Pedalaman untuk komoditas air tawar, Kampung Perikanan Budidaya Pesisir untuk komoditas payau seperti bandeng dan nila salin, serta Kampung Perikanan Budidaya Laut untuk komoditas kerapu, kakap, bawal bintang, teripang, hingga kuda laut.
Sebelumnya Menteri Trenggono menyebutkan berbagai jaminan sosial harus diberikan kepada masyarakat kelautan dan perikanan, termasuk jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan yang telah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
