KKS Milik Warga Sudimampir Tidak Bisa Dicairkan

Cuplikcom - Indramayu - Nasihin, 42 tahun Warga blok Tajug, Desa Sudimampir, Kecamatan Balongan, kabupaten Indramayu, Jawa barat, merasa dibohongi dengan program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sampai saat ini tidak dapat dicairkan.

Ungkapan tersebut dikarenakan Nasihin sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau kurang mampu tidak pernah mendapatkan program yang dibuat dan digulirkan oleh pemerintah pusat.

KKS yang diperoleh pada pertengahan tahun 2021 tersebut sampai saat ini masih utuh bahkan ia telah melakukan berbagai macam cara untuk dapat mempergunakan kartunya agar dapat dinikmati beserta keluarganya.

Dimulai dari agen e-warung, pihak BNI, dinas sosial, dan terakhir di pemerintahan desa. Usaha dan perjuangan tersebut belum terlihat hasil yang memuaskan bagi dirinya.

"Terakhir saya ke desa lagi dan jawabannya kurang memuaskan. Kalau di dinas katanya tidak ada datanya, karena saya mampu semua. Saya jawab, kenapa saya dapat kartu ini kalau saya mampu. Dan saya ini daftar, rumah saya juga di foto, bahkan telah bayar ke desa," ujarnya, sambil menunjukkan sejumlah kartu yang dimiliki, Rabu (23/02/2022).

Sehingga menurutnya, berdasarkan arahan dari pihak dinas ia diminta untuk mendaftarkan namanya ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui operator Sistem Informasi Geospasial (SIG) di kantor Desa. 

"Harapan saya supaya orang seperti saya ini, agar dapat. Jika di data, data lah yang benar. Karena disini banyak masyarakat yang mampu dapat, sedangkan masyarakat yang tidak mampu seperti saya ini tidak dapat.

Hal serupa pun dialami oleh tetangga Nasihin, Sulaeman 48 tahun, ia mendapatkan kartu namun tidak ada isinya. Bahkan ia dengan rajinnya untuk mengecek isi didalam kartu yang dimiliki, namun dirasa senasib dengan yang dialami oleh Nasihin.

"Harapannya, bagaimana punya saya dapat cair dan bisa mendapatkan bantuan, saya punya anak tiga, dan semuanya masih sekolah. Tapi saya tidak pernah mendapatkan program bantuan apa pun, jadi saya merasa dibohongi," timpal Sulaeman.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-balongan, Rossy Janati mengungkapkan, kebijakan pusat saat ini bahwa program tersebut beralih melalui via pos dalam bentuk tunai setiap per triwulannya secara bertahap.

Untuk di wilayah kecamatan Balongan, bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pemegang KKS yang belum dapat mengambil bantuan dikarenakan bantuan yang digulirkan oleh pemerintah pusat belum semuanya tersalurkan.

Oleh karena itu menurutnya, bagi KPM pemegang KKS yang belum cair tidak perlu khawatir. Dikarenakan melalui data tambahan, maka akan ada tahapan selanjutnya, pada Kamis (24/02/2022).

"Untuk jumlah KKS sekarang di wilayah Balongan sejumlah 2900. Memang belum semua, memang yang ada disini untuk pengambilan uang via pos itu memang untuk KPM pemegang KKS. Jadi KKS ini entah untuk sementara atau selamanya, namun programnya beralih dulu via pos. Untuk yang belum menikmati maka harus tunggu susulan dulu. Atau tahapan selanjutnya," Tutup Rossy saat diwawancara Cuplikcom.