Kamis, 9 Januari 2025
(Cuplikcom/Riko Indrianto)
Cuplikcom-Jakarta-Partai Buruh bersama ORI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Serikat Petani Indonesia (SPI) dan 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional akan menggelar aksi May Day atau Hari Buruh Internasional pada 14 Mei 2022.
Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, aksi pertama akan digelar di depan Gedung DPR mulai pukul 10.00 - 12.00 Wib. Aksi ini rencananya akan diikuti oleh sekitar 100.000 buruh dari wilayah Jabodetabek.
Selanjutnya pada pukul 13.00 – 18.00 Wib, akan digelar peringatan May Day di Istora Senayan yang akan dihadiri oleh sekitar 50.000-60.000 buruh.
“Aksi di depan gedung DPR dan peringatan May Day di Istora Senayan ini diorganisir Partai Buruh bersama gerakan buruh Indonesia. Akan ada 100.000 buruh yang mengikuti aksi di depan gedung DPR, dan sekitar 50.000-60.000 di Istora Senayan mulai dari bagian dalam, selasar, hingga area parkir,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Kamis (5/5/2022).
Dalam aksi di depan gedung DPR, Iqbal mengatakan ada 16 tuntutan yang akan disuarakan. Pertama adalah menolak omnibus law UU Cipta kerja. Bila pemerintah dan DPR memaksakan membahas kembali UU Cipta Kerja, Partai Buruh serta elemen serikat buruh dan organisasi kemasyarakatan yang lain akan melakukan mogok nasional yang diikuti jutaan kaum buruh.
Tuntutan kedua adalah turunkan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, daging, tepung, telur, dan lain-lain, termasuk BBM dan gas elpiji. “Karena selama 3 tahun, upah minimum riil buruh tidak pernah naik dan daya beli buruh merosot tajam sebesar 30%, sehingga kenaikan harga bahan pokok, BBM, elpiji 3 Kg akan mencekik buruh dan rakyat kecil,” kata Said Iqbal.
Tuntutan lainnya adalah meminta disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), tolak revisi UU Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan (PPP), dan tolak revisi UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Berikutnya adalah tolak upah murah, hapus sistem outsourcing, redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial, tolak kenaikan pajak PPn, sahkan RPP perlindungan ABK dan buruh migran, tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan, tidak boleh ada orang kelaparan di negri yang kaya.
Kemudian, wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria, stop kriminalisasi petani, biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis, angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS, tolak perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode, serta menuntut adanya pemberdayaan sektor informal.
