Sabtu, 11 Januari 2025
Camat Gabuswetan saat pantau pelabelan rumah KPM Bansos (Cuplikcom/Apip)
Cuplikcom - Indramayu - Sebanyak 8.287 nama dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial yang ada di wilayah Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, mulai dilabelisasi dengan stiker khusus dari Dinas Sosial Kabupaten Indramayu.
Seperti yang disampikan oleh Kadinsos Kabupaten Indramayu pada media beberapa hari yang lalu, tujuan dari kegiatan pelabelan KPM Bansos ini adalah sebagai bentuk transparansi, sekaligus menjawab pertanyaan di masyarakat tentang masih banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.
Sementara itu dalam pelaksanaan kegiatan Labelisasi KPM Bansos di wilayah Kecamatan Gabuswetan, terus mendapatkan perhatian dan pemantauan secara seksama oleh Camat Gabuswetan beserta jajarannya.
"Saya terus memantau perkembangan kegiatan labelisasi ini. Jajaran Pemcam Gabuswetan terlibat turut serta untuk mendampingi dan memantau kegiatan pelabelan KPM ini," kata Drs. Muhtarom Camat Gabuswetan kepada cuplik.com, Kamis (22/12/2022)
Sementara ini kegiatan labelisasi terpantau berjalan lancar, walau ada pro dan kontra terkait kegiatan ini, namun saya sangat mendukung kegiatan ini demi transparansi dan ketepatan sasaran penerima Bansos. Tambahnya
Sebelumnya diinformasikan, kegiatan labelisasi oleh Pemda Indramayu melalui Dinas Sosial Kabupaten Indramayu ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan ketepatan sasaran penerima Bansos, sesuai Surat Bupati Indramayu No. 460/3620/Dinsos yang ditujukan kepada Camat dan Kuwu/Lurah se-Kabupaten Indramayu.
Adapun selanjutnya menurut Dinsos Indramayu, pelabelan stiker Keluarga Miskin Penerima Bansos juga untuk menyikapi beberapa temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan Inspektorat Jenderal Kemensos bahwa terdapat KPM di Kabupaten Indramayu yang tidak sesuai kriteria penerima bansos.
“Temuan itu seperti penerima bansos dari ASN/TNI/Polri, KPM yang terdaftar di AHU (memiliki perusahaan), KPM yang sudah meninggal dunia, KPM dibawah umur, KPM dengan data usia tidak valid, KPM dengan alamat tidak ditemukan serta KPM yang sudah tidak memiliki komponen yang dipersyaratkan bansos,” kata Sri Wulaningsih Kadinsos Indramayu pada awak media.
