Cuplik.com - Badan Pengawas Pemilu diminta antisipasi potensi politik uang dalam Program penganggulangan kemiskinan oleh Pemerintah. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-Mandiri), merupakan program yang harus diwaspadai. Isu kemiskinan dinilai paling laku dijual. Praktis, kontestan pemilu berlomba merebut simpati publik.
"Program itu memang sah. Yang jadi persoalan, program pemerintah terkait upaya penanggulangan kemiskinan itu berpotensi menjadi ajang money politics," kata Don K Marut, Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), di Kantor Badan Pengawas, Jalan Thamrin, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2009.
Don mengatakan, anggaran program itu sangat besar, yakni Rp 16 triliun pada 2009. Pembiayaan bersumber utang luar negeri. Tujuannya, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. "Namun, menurut kajian INFID, ternyata program itu tidak signifikan mengurangi angka kemiskinan," kata dia.
Justru berdasarkan studi terhadap proyek-proyek penanggulangan kemiskinan di beberapa wilayah, lembaganya menemukan fakta bahwa terjadi pemboncengan kepentingan politik kekuasaan, dalam pengelolaan proyek penanggulangan kemiskinan. "Potensi itu pada keberadaan menteri yang partisan, memimpin departemen teknis yang mendapat alokasi anggaran langsung untuk menjalankan program tersebut," ujar dia.
Menurut dia, kementerian terkait itu antara lain Menteri Pertanian, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Koperasi dan UKM, serta Menteri Perumahan Rakyat.
Ketua Badan Pengawas Nur Hidayat Sardini mengatakan, akan menindaklanjuti laporan itu. Teknisnya, mengoordinasi pengawas disemua tingkatan, mengawasi saat pejabat terkait program itu melakukan kunjungan kerja. "Kita siapkan dukungan fasilitas seperti kamera, perekam, serta perangkat pendukung lainnya," ujar dia.
