Jum'at, 10 Januari 2025
Ketua BMPS Indramayu, H Eno (Cuplikcom/yusuf)
Cuplikcom - Indramayu - Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Indramayu mendesak pemerintah provinsi Jawa Barat untuk peduli soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya untuk sekolah swasta di kabupaten Indramayu.
"Seharusnya Kadisdik Pemprov Jawa barat dan Kabupaten Indramayu, bisa membuat aturan yang bisa membantu sekolah swasta, sehingga sekolah swasta mendapatkan kuota, dan tidak hanya menguntungkan sekolah negeri saja," ujar ketua BMPS Indramayu, H Eno, Senin (20/3/2023).
Menurutnya, di tahun anggaran 2023 ini, pemerintah melalui Kadisdik Jawa barat dan Kabupaten Indramayu seharusnya bisa membuat aturan atau kebijakan yang adil, pasalnya sekolah swasta sangat bergantung dengan jumlah siswa, terutama terkait kesejahteraan para guru honornya, sehingga sekolah swasta dapat bertahan hidup.
"Kalau sekolah negeri siswa-siswinya sedikit atau banyak, tetap saja guru-gurunya mendapatkan gaji dari pemerintah. Beda halnya dengan sekolah swasta, hanya tergantung pada jumlah siswa-siswinya saja. Kalau peserta didik barunya hanya sedikit, mau dari mana memberi upah yang layak untuk guru-gurunya," keluh Eno yang juga salah satu guru SMK Endang Darma Ayu, Karanganyar Kec Indramayu.
Eno juga mengeluhkan terkait sikap para pengawas yang cenderung mengabaikan sekolah swasta, dan hanya cenderung membantu di sekolah-sekolah negeri saja.
Misalnya, kata Eno, setiap ada kegiatan kumpulan yang diselenggarakan oleh pemerintah, selalu yang dilibatkan adalah dari sekolah negeri, sementara sekolah swasta jarang untuk dilibatkan.
"Pihak Sekolah swasta bingung karena kesusahan mencari siswa-siswi Penerima Peserta Didik Baru, seharusnya dari pemerintah pemprov Jawa Barat dan Kabupaten Indramayu melalui Kadisdik harus adil dalam membagi kuota PPDB ini," jelasnya.
Bukan hanya itu, Eno juga menyoroti soal anggaran dan bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada sekolah. Pihak sekolah swasta mestinya diperhatikan karena sudah banyak membantu pemerintah untuk menyediakan ruangan lahan dan bangunan untuk dunia pendidikan.
"Kami meminta kepada Kepal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa barat dan Kabupaten Indramayu agar dapat memberikan perlindungan kepada sekolah Swasta," pungkas Eno.
Sementara dari pihak pemerintah, baik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat maupun kabupaten Indramayu, hingga berita ini diturunkan, belum dapat dikonfirmasi terkait usulan ketua BMPS Indramayu tersebut.
