Jelang Pencoblosan Pemilu 2024, Panwascam Gantar Tingkatkan Pengawasan Masa Kampanye

Cuplikcom - Indramayu - Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) Gantar melakukan pengawasan secara melekat, guna meminimalisir angka pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu 2024 pada masa kampanye.

Ketua Panwascam Gantar, Eman Suherman mengatakan, pengawasan yang dilakukan pihaknya meliputi pemantauan dan pencatatan kegiatan kampanye, sosialisasi pengawasan partisipatif, identifikasi kerawanan, kerja sama dengan stakeholder dan pendirian posko aduan masyarakat. 

"Tugas kami sebagai pengawas untuk melaksanakan koordinasi dengan peserta Pemilu sesuai tingkatan dalam menyampaikan pemberitahuan mengenai pelaksanaan kampanye agar pengawasan sesuai aturan yang ada. Adapun Pedoman pengawasan kampanye Pemilu tersebut yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023" kata Eman kepada awak media, pada hari Senin (22/1/2024) yang lalu.

Kemudian, Eman Suherman, juga mengatakan bahwa Pengawas Pemilu harus fokus pada pengawasan larangan kampanye Pemilu 2024. Larangan Kampanye sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 mengatur sejumlah larangan dalam kampanye, yakni:

1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; 
5. Mengganggu ketertiban umum; 
6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain; 
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu; 
8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; 
9. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan 
10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu

"Dalam hal terbukti terjadi perbuatan melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti bunyi pada  Pasal 76 PKPU No. 15 Tahun 2023" pungkasnya