Krisis Politik dan Pemilu Tahun 2024: Suara Kritis dari Para Akademisi dan Rekomendasi Masyarakat

Oleh: Praditiyo Ikhram, S.Pd. (Wakil Koordinator Indonesia Education Watch)

"Saya ingin mengucapkan penghargaan kepada para akademisi terkemuka dalam bidang Hukum Tata Negara, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., Bivitri Susanti, S.H., LL.M., dan Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., serta kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memperhatikan masalah-masalah dalam sistem Pemilu di Indonesia.

Tiga dosen yang luar biasa telah berani bersuara mengenai potensi kecurangan dalam Pemilu Tahun 2024, sesuai dengan amanat Undang-Undang yang menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tindakan ini telah menyadarkan ribuan bahkan jutaan masyarakat Indonesia akan krisis politik yang sedang dihadapi negara ini.

Dalam pemilihan ini, muncul gerakan '4 Jari' yang mengisyaratkan potensi pergeseran dukungan dari kubu 01 ke 03 dan sebaliknya, terutama saat memasuki putaran kedua. Mengapa hal ini terjadi? Karena 02 diyakini akan mampu memenangkan pemilihan dalam satu putaran, sebuah kejadian yang terakhir kali terjadi pada masa pemilihan SBY dan Budiyono tahun 2009. Konstitusi menegaskan bahwa kemenangan dalam satu putaran tercapai ketika calon memperoleh lebih dari 50% suara dan menang di 20 provinsi dengan minimal 20% suara.

Krisis politik yang sedang dialami Indonesia terutama terkait dengan keberadaan pasangan calon yang memiliki masalah hukum, terutama karena pencalonan tersebut berkaitan erat dengan kepemimpinan negara. Pencalonan ini selalu dipenuhi dengan pembahasan mengenai masa lalu dan tetap bertahan demi memperoleh posisi presiden dengan wakil yang memiliki keterkaitan langsung dengan jabatan presiden saat ini.

Dalam pembahasan mengenai program kerja untuk masa kepemimpinan 2024-2029, terasa sekali bahwa hanya ada kebanggaan dalam melanjutkan program pemerintahan sebelumnya, tanpa terlihat adanya konseptor yang mampu menginspirasi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik bagi Indonesia.

Saya ingin merekomendasikan kepada seluruh pemilih, sebelum memilih pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, untuk konsisten menonton film 'Dirty Vote'. Film ini memberikan gambaran mendalam mengenai realitas politik di Indonesia dan memberikan pelajaran bahwa manipulasi atau perubahan konstitusi demi kepentingan pribadi serta pembentukan dinasti hanya akan membawa Indonesia menuju kemunduran yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya di bawah pemerintahan Joko Widodo.