KPU Akan Konsultasi Ke DPR Imbas Putusan MK Soal Pencalonan Kepala Daerah

Jakarta-Cuplikcom- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah terkait revisi PKPU tentang pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat mencalonkan kepala daerah.

"Kami akan melalukan langkah lainnya dalam rangka menindaklanjuti putusan MK sebelum pendaftaran termasuk perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dengan memperhatikan tahapan dan jadwal pendaftaran," kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

"Dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi II DPR," ujarnya.

Afif mengatakan KPU akan membuka pendaftaran calon kepala daerah pada 27-29 Agustus.


KPU sudah mengeluarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sebelumnya, MK membuat putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan. Putusan itu mengubah ketentuan dalam pasal 40 ayat (1) UU Pilkada.

Partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Ambang batas pencalonan berada di rentang 6,5 persen hingga 10 persen, tergantung jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di daerah tersebut.

Kemudian dalam putusan nomor 70/PUU-XXII/2024, MK ingin usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun terhitung saat penetapan calon kepala daerah.

Putusan MK ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu yang ingin syarat minimal usia tersebut dihitung saat pelantikan.