IDW: Pilgub Jakarta 2024 Momentum Perbaikan di Sektor Pendidikan

​​​​​Jakarta-Cuplikcom-Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jakarta sudah didepan mata, setidaknya sudah ada tiga pasangan Calon yang siap berlaga pada Pilgub Jakarta 2024.

Tiga Paslon tersebut yakni Ridwan Kamil-Suswono diusung oleh Gerindra, Golkar, PKB, PKS, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP, PSI, Garuda, Gelora, PBB dan Prima.

Kemudian ada Pramono Anung -Rano Karno diusung oleh PDI-Perjuangan dan Partai HANURA, lalu ada Paslon Dharma-Kun Wardana dari jalur non-parpol atau Independent.

Seperti diketahui, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Setiap kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur sudah memiliki visi misi dan program kerja untuk 5 tahun kedepan.

Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat Jakarta memandang ini sebagai ranah untuk memperbaiki tata kelola serta kebijakan publik untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang dapat mensejahterakan dan hidup dengan aman di Jakarta. Adapun salah satunya sektor pendidikan yang menjadi perhatian penting untuk masyarakat Jakarta.

Terdapat beberapa permasalahan pendidikan di Jakarta antara lain:
• Isu Pendidikan Tinggi: Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang dicabut
• Isu Guru: Guru Honorer dipecat
• Isu Guru: Gaji Guru Honorer
• Isu Pendidikan Dasar dan Menengah: PPDB Jakarta Bermasalah
• Isu Pendidikan Dasar dan Menengah: Perundungan dan Pelecehan
Ini menjadi pekerjaan tidak mudah terkait untuk isu pendidikan yang terbagi dalam bidang nya. Apalagi sebentar lagi akan adanya PILKADA 2024, yang menjadi senjata untuk menarik suara kampanye elektoral dalam visi misi bidang pendidikan per paslon. Jangan sampai hanya sebagai jargon atau slogan saja, ini pendidikan adalah hal penting untuk menciptakan generasi unggul dan berakhlak mulia. Permasalahan pendidikan juga kompleks.

Dengan demikian, jikalau tidak sesuai dengan kondisi praktik kebijakannya (pada salah satu visi, misi, program dari paslon yang terpilih), maka jangan egois, peran gubernur dan wakil gubernur wajib fasilitasi untuk mengadakan forum dialog atau audiensi antar stakeholders yang terkait untuk mencari rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi isu pendidikan di Jakarta ini.

-Ravyansah
(Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM,
Pegiat Politik & Kebijakan Pendidikan, Koordinator IDW)