Mastono (ist)
Oleh: Mastono
(Koordinator Indramayu Movement)
Kehidupan sosial-politik Indramayu dari masa ke masa merupakan bentuk spesifik dari apa yang disebut “masa mengambang”. Rakyat sengaja dibikin jauh dari persoalan politik, sehingga tidak benar-benar memahami persoalan daerah dan pemerintahan daerahnya. Pembicaraan terhadap politik dianggap sebagai hal yang nyaris tabu—dianggap hanya bagi kalangan tertentu saja.
Saat kontestasi Pilkada pun, rakyat digiring dalam pesta politik yang membodohi, hanya diberikan janji manis pembangunan. Tanpa diberikan edukasi bagaimana cara mewujudkan janji tersebut. Pamungkasnya, money politic digunakan sebagai tumpuhan utama dalam memperoleh suara.
“Massa mengambang” itu sebenarnya istilah lain dari pembodohan. Di balik masyarakat dijauhkan dari kesadaran politik adalah dijauhkannya masyarakat dari kesadaran akan kekayaan yang dimiliki Indramayu dan hak rakyat untuk menikmatinya.
Dengan masyarakat tidak paham hak tersebut, pejabat pemerintahan daerah dapat dengan bebas meraup keuntungan untuk diri dan kelompoknya tanpa perlu berpikir serius membangun Indramayu. Alhasil, politik Indramayu hanya soal janji manis, uang, tekanan dan praktik transaksional jual-beli jabatan. Situasi seperti ini pula yang akhirnya membuat pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pemilihan dicekoki sebagai sesuatu yang seolah lumrah, harus dimaklumi dan dianggap biasa saja.
Namun, realitas politik “massa mengambang” itu mulai bergeser sedikit demi sedikit sejak hadirnya Lucky Hakim. Meskipun pergeseran itu pun bukan pergeseran yang begitu saja menemukan titik puncaknya semenjak Lucky hadir dalam panggung politik Indramayu.
Lucky Hakim pertama hadir dalam panggung politik Indramayu dengan menjadi Calon Wakil Bupati mendampingi Nina Agustina. Pasangan tersebut kemudian terpilih dan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
Pada saat itu, 2020, masyarakat Indramayu masih hanya mengenal figur Lucky sebagai seorang artis. Banyak kalangan yang menyebut majunya Lucky Hakim dalam Pilkada saat itu ‘menjual’ ketenarannya. Sedikit sekali yang mengenal gagasan besar yang ingin diraihnya untuk Indramayu. Pada tahun kedua di periode jabatannya, Lucky Hakim memilih mundur sebagai Wakil Bupati.
Tahun ini, 2024, semua orang tahu Lucky Hakim menjadi penantang utama Nina Agustina sebagai Calon Bupati. Berbeda dari 2020, dalam kontestasi kali ini siapa Lucky Hakim benar-benar tersingkap. Lucky yang awalnya dikenal hanya sebatas artis menjadi Lucky yang merupakan politisi ulung, kuat, memiliki gagasan besar, serta keberanian.
Langkah-langkahnya dalam Pilkada tahun ini mengubah drastis wajah politik Indramayu. Lucky berhasil mengungkapkan dengan terang kebobrokan politik dan pemerintahan daerah di Indramayu. Ia juga mengingatkan kembali rakyat bahwa mereka memiliki hak untuk menikmati kekayaan alam Indramayu yang kaya raya.
Lucky benar-benar berhasil menyeret rakyat menjadi subjek politik partisipatoris. Inilah yang membuatnya menjadi Calon Bupati Indramayu terkuat. Meskipun ia hanya diusung oleh partai-partai kecil dengan perolehan total lima kursi di parlemen. Namun, Lucky ditopang oleh barisan relawan yang solid.
Di Pilkada tahun ini, rakyat Indramayu tidak lagi sungkan berbicara politik. Politik benar-benar menjadi hal yang layak diperbincangkan bagi siapa saja. Dari sana, rakyat pun menjadi tahu kebobrokan sistem politik sebelumnya dan secara perlahan menemukan keberanian untuk bersuara dan melawan.
Di saat yang sama, rakyat mulai sadar bahwa kemiskinannya bukan sekedar urusan nasib belaka, melainkan soal kebijakan yang dirumuskan tidak serius untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan semua itu, rakyat menjadi lebih berani menggalang kekuatan untuk melawan.
Perlawanan rakyat itu tumbuh dengan subur dan kuat, sehingga tidak ada ketakutan menghadapi tekanan bahkan ancaman, juga tidak gentar dengan serangan fajar. Kekuatan mayoritas rakyat seperti begitu saja bersatu untuk menumbangkan busuknya kekuasaan.
Kemenangan Lucky Hakim ini benar-benar menjadi sejarah dan wajah baru demokrasi Indramayu. Pertama, untuk terpilih menjadi Bupati tidak diharuskan menggunakan kapal parpol yang besar. Kedua, untuk menjadi Bupati tidak harus dengan menghamburkan uang. Ketiga, menjadi insipirasi bahwa siapa pun berkesempatan menjadi Bupati—tidak mesti dari partai besar dan memiliki banyak uang. Oleh karena itu, kemenangan ini harus diartikulasi dengan tegas sebagai kemenangan rakyat.***