Senin, 16 Desember 2024
Foto: Pemuda Gerbong Nusantara Tanggapi Wacana Penghapusan Pilkada (Cuplikcom- Fanny)
Cuplikcom-Jakarta-Para pemuda yang tergabung dalam Gerbong Nusantara, memberi ultimatum kepada Presiden Prabowo Subianto, agar tidak merusak sistem demokrasi Indonesia dengan mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah hanya melalui DPRD.
Inisiator Gerbong Nusantara, Valdi Hallatu menyebut, Pemilu kepala daerah (Pilkada) langsung adalah hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung dan memperkuat Dinasti Politik.
“Wacana ini jika sampai di realisasikan bisa membuka ruang bagi penguatan dinasti politik mulai dari Tingkat pusat sampe ke daerah-daerah, di mana elit politik akan mengembalikan kekuasaan tanpa ada kontrol langsung dari masyarakat,” Kata Valdi saat dikonfirmasi Cuplikcom, Sabtu (14/12/2024)
Menurut Valdi, Menghapus Pilkada langsung berarti menghilangkan hak warga negara untuk berperan serta dalam proses demokrasi di tingkat lokal, dan bertentangan dengan semangat demokrasi yang kita perjuangkan selama ini.
Valdi menilai bahwa, meskipun ada alasan ekonomi dan efisiensi anggaran Pemilu, dia juga menganggap efek penghapusan Pilkada langsung merupakan kemunduran demokrasi di Indonesia.
“Pilkada langsung adalah esensi dari demokrasi di tingkat lokal. Menghapusnya berarti mengurangi keterlibatan langsung masyarakat dalam menentukan masa depan daerah mereka. Ini adalah kemunduran besar bagi demokrasi kita,” ujarnya.
Dia menambahkan, penghapusan Pilkada langsung berpotensi meningkatkan dominasi elit politik di tingkat daerah, yang justru akan memperlemah suara rakyat.
“Jika pemilihan kepala daerah hanya dilakukan oleh DPRD, masyarakat akan semakin terpinggirkan. Kepentingan politik elit yang terlibat dalam proses ini bisa mengabaikan aspirasi rakyat,” tambahnya.
Politisi Muda PDI Perjuangan sekaligus Inisiator Gerbong Nusantara, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, generasi muda merupakan kelompok pemilih terbesar dan paling antusias.
“Generasi muda, yang merupakan kelompok pemilih terbesar dan paling antusias, perlu merasa bahwa suara mereka dihargai. Jika Pilkada diambil alih oleh DPRD, maka proses ini akan semakin jauh dari rakyat,” ungkap Seno.
Seno mengatakan, sejumlah pengamat menilai jika penghapusan Pilkada langsung dapat mengurangi rasa keterlibatan dan kepemilikan masyarakat terhadap proses politik di daerah mereka.
"Kami sebagai generasi muda berjuang untuk memastikan bahwa demokrasi yang sehat bisa terus berjalan di tanah air. Penghapusan Pilkada langsung justru akan menurunkan tingkat partisipasi pemuda dalam politik lokal, karena mereka tidak akan merasa memiliki kendali terhadap siapa yang memimpin daerah mereka,” ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto membandingkan proses pemilihan Kepala Daerah di sejumlah Negara Tetangga yang memilih Kepala Daerah cukup melalui DPRD, tanpa Pilkada langsung.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam WIB.
Prabowo beralasan bahwa biaya pelaksanaan pilkada saat ini sangat tinggi, mencapai triliunan rupiah.
Ia juga mengacu pada sistem pemilihan di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang dianggap lebih efisien.
