Jum'at, 10 Januari 2025
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta, Sabtu (7/2), mengakui, wajah parlemen hasil Pemilu 2009 bakal lebih sulit diprediksi, termasuk kinerjanya. Wajah DPR semakin sulit diprediksi karena putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan mekanisme calon terpilih lewat suara terbanyak ibarat ”kotak pandora”.
Jika merunut hasil penelusuran Litbang Kompas, jika dibandingkan dengan profil pendidikan anggota DPR hasil Pemilu 2004, terlihat profil tingkat pendidikan calon anggota legislatif (caleg) saat ini mengalami peningkatan kualitas.
Delapan dari tiap 10 caleg tercatat berpendidikan sarjana, mulai dari yang strata satu hingga yang menyandang gelar doktor. Jumlah sarjana tercatat hampir 5.000 orang, pascasarjana sebanyak 1.599 orang, dan doktor 281 orang.
Begitu pula usia caleg. Mereka yang berusia relatif muda mendominasi profil caleg pada Pemilu 2009.
Namun, menurut Qodari, bisa jadi calon anggota parlemen dari kalangan populer, seperti artis yang semula dipasang sebagai vote getter untuk parpol, justru yang lebih banyak terpilih. Padahal, merujuk pengalaman 2004, wajah DPR yang semuanya dipilih dan tidak ada anggota yang ditunjuk sempat membersitkan harapan besar.
”Kenyataannya, banyak produk legislasi menjadi persoalan dan tak pernah mencapai target,” kata Qodari.
Secara terpisah, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto bahkan lugas memprediksi bahwa para tokoh lokal akan dominan di DPR. Sebaliknya, para legislator mumpuni yang ada di DPR sekarang sebagian besar bakal tersingkir.
Didik mengakui, kondisi itu mengancam kinerja DPR mendatang. Imbasnya, kinerja DPR tidak akan jauh berbeda dengan DPD sekarang ini. Kalaupun ada tokoh hebat, DPR bisa tenggelam bersama mereka yang lebih nyaman menikmati status dan fasilitas.
Didik khawatir, DPR periode mendatang justru semakin kental dengan politik transaksional ala ”dagang sapi”. Apalagi jika pemilu tidak menghasilkan blok politik yang jelas antara kubu pemerintah dan oposisi sejak awal.
Jika kondisinya seperti itu, parlemen bisa-bisa akan menjadi ”pasar politik”. Semua keputusan diambil berdasarkan kalkulasi untung-rugi material bagi legislator bersangkutan. Hal tersebut bukan semata-mata karena cupetnya idealisme dan integritas, tetapi juga karena ketidakmampuan memahami masalah dan dinamika politik.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang sependapat bahwa calon yang ribuan tidak serta-merta menjamin akan diperoleh DPR terbaik pada periode mendatang. Penghambatnya, pemilih sangat sulit mendapatkan informasi memadai tentang latar belakang dan kemampuan calon tidak diketahui.
Keterbatasan informasi tentang calon menyebabkan pertimbangan memilih masyarakat hanya sebatas popularitas, tingkat pengenalan, ataupun karena faktor keluarga. ”Persoalan DPR periode mendatang, calon yang memiliki kemampuan baik namun tidak dikenal tidak akan dipilih,” kata Sebastian.
Perbaikan
Namun, Sebastian menilai, penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak cukup baik untuk kepentingan jangka panjang. Mekanisme itu membongkar dan mengubah paradigma partai politik maupun politisi. Pemilu 2009 bakal memberikan pelajaran penting bagi politisi bahwa untuk menjadi anggota parlemen mesti melalui proses politik yang panjang dan menuntut kerja keras. ”Tidak ada jalan pintas untuk menjadi politisi,” tutur Sebastian.
Sementara itu, Qodari merujuk pada hasil survei Indo Barometer Desember 2008 menyangkut harapan rakyat pada anggota DPR baru yang menunjukkan bahwa keyakinan paling tinggi ada pada kemampuan pengawasan. Adapun keyakinan paling rendah ada pada kemampuan membuat anggaran yang berpihak kepada rakyat.
Qodari berpendapat, perbaikan kinerja DPR yang paling efektif dan realistis adalah melalui perbaikan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Tata Tertib DPR. ”Jadi, perbaikan tidak semata diserahkan pada ’keinsafan’ anggota DPR, tapi oleh sistem,” katanya.
