Tidak Ada Makan Siang Gratis di Sekolah, Legitimasi Prabowo-Gibran diuji

Cuplikcom-Jakarta-Program Makan Siang Gratis dari Prabowo-Gibran diubah dengan nama Program Makan Bergizi Gratis, dengan beberapa uji coba di sekolah berbagai daerah.

Dengan anggaran Program Makan Bergizi Gratis sebesar 450 Triliun, kemudian, terdapat bahasan ingin menggunakan Anggaran Pendidikan yakni Dana BOS, kemudian diawali satu porsi makanan ke anak sekolah Rp. 15.000, kemudian diturunkan menjadi Rp. 7.500, lalu dimaksimalkan menjadi Rp.10.000.

Secara resmi, anggaran Program Makan Bergizi Gratis melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan hasil komunikasi tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Sebagai tahun pertama, anggaran yang diberikan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yaitu 71 Triliun.

Program Makan Siang Gratis yang berganti nama yakni Program Makan Bergizi Gratis merupakan muatan politik yang menjadi kampanye program kebijakan populis yang dirancang dengan tujuan kebutuhan dasar masyarakat, program tersebut menjadi sebuah legitimasi politik yang kuat.

Oleh karena itu, kebijakan tersebut yang nanti melalui Badan Gizi Nasional yang tugasnya pemenuhan gizi nasional. Adapun Badan Gizi Nasional diatur pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. 

Adapun sebelumnya program Makan Bergizi Gratis ini dilaksanakan tanggal 2 Januari 2025, akan tetapi di ubah menjadi tanggal 6 Januari 2025 selaras karena semua anak sekolah atau siswa serentak masuk awal ajaran semester genap pada tanggal itu

Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis yang terdapat 90 titik tersebar di 26 Provinsi di Indonesia melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ataupun dapur yang guna memasok menu dari Program Makan Bergizi Gratis.

Oleh karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini merupakan unit dari pelaksana Program Makan Bergizi Gratis yang bertugas sebagai memasok makanan kepada pemberi manfaat program.

Adapun beberapa pejabat tinggi, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Juru Bicara, Pejabat Daerah ikut serta untuk meninjau kebijakan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis sebagai alat kampanye elektoral serta program andalan populis dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih.

Prabowo Subianto mengatakan bahwa mempersilahkan untuk mundur dari kabinet kalau tidak mendukung program unggulannya salah satunya Program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah, anak di bawah 5 tahun, dan ibu hamil dan menyusui.

Kemudian, Presiden Prabowo juga menyinggung dari Professor bahwa terdapat penolakan dari mereka dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis, dengan kata “Mungkin pintar otaknya, tapi hatinya tidak, karena merasakan anak lapar di sekolah”.

Pelaksanan Makan Bergizi Gratis dimulai, beberapa anak sekolah yang merasakan antusias dengan makan bergizi gratis tersebut serta ada yang memang makan nya habis akan tetapi tidak suka dari lauk dan sayurnya. Terdapat juga siswa yang menanyakan tidak ada susu padahal tulisan program nya makan siang dan susu gratis. 

Ini yang sangat disayangkan, bahwa nyatanya secara implementasi kebijakan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, dengan masa percobaan yang sudah lama dari setelah masa pencoblosan sampai sebelum pelaksanaan dimulai, akan tetapi masih adanya evaluasi, ini dilihat memang beberapa belum sepertinya siap dan perlu untuk selalu melakukan asesmen terhadap makanan dan susu untuk dibagikan kepada penerima manfaat.

Maka demikian, kebijakan Program Makan Bergizi Gratis jangan hanya program populis saja, kemudian jangan sampai terdapat tikus kantor (koruptor) bermain di sektor ini.

Pemerintah wajib kerahkan tim pengawasan yang ketat pada kebijakan program tersebut. Terus lakukan evaluasi.

Kebijakan Program Makan Gratis ini dapat melibatkan siswa atau anak sekolah untuk dapat tumbuh pendidikan karakter serta literasi dengan pentingnya makanan sehat dan pangan lokal, tidak lupa dari sektor pertanian dan ekonomi lokal untuk menumbuhkan angka perekonomian di Indonesia.

Oleh:
Ravyansah – Mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Pegiat Politik dan Kebijakan Pendidikan