Sabtu, 22 Februari 2025
Dengan memakai kemeja warna hijau, Wakil Ketua DPRD Indramayu, Amroni duduk bersama dengan para demo (Foto: winan/cuplikcom)
Cuplikcom - Indramayu - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu dari Fraksi PKB, Amroni, turun langsung menemui massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Indramayu yang menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD, Kamis (20/02/2025).
Dengan duduk bersama di tengah para demonstran, Amroni menunjukkan sikap terbuka terhadap aspirasi mahasiswa.
Politisi PKB itu berdiskusi langsung dengan perwakilan massa aksi, mendengarkan setiap tuntutan yang mereka sampaikan.
“Saya mengapresiasi semangat teman-teman mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi. Sebagai wakil rakyat, saya siap menampung dan memperjuangkan tuntutan ini sesuai dengan kewenangan yang ada,” ujar Amroni.
Amroni memastikan bahwa dirinya akan membawa tuntutan ini ke dalam rapat-rapat DPRD dan mengupayakan solusi terbaik bagi masyarakat.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar aspirasi ini bisa terealisasi,” tutupnya.
Diketahui, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indramayu menyampaikan lima tuntutan utama dalam aksi tersebut:
1. Ciptakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis serta Batalkan Pemangkasan Anggaran Pendidikan. Mereka menekankan bahwa pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara, dan pemangkasan anggaran hanya akan memperburuk ketimpangan akses serta kualitas pendidikan.
2. Cabut PSN Bermasalah: Wujudkan Reforma Agraria Sejati. Mahasiswa menyoroti Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Mereka menuntut pencabutan proyek yang tidak berpihak pada rakyat serta mendorong reforma agraria sejati.
3. Cabut Instruksi Presiden (Inpres) No. 01 Tahun 2025. Tuntutan ini dilayangkan karena Inpres tersebut dianggap mengancam sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan yang menjadi hak rakyat.
4. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis. Mahasiswa meminta evaluasi menyeluruh terhadap program ini agar tepat sasaran, berjalan efektif, dan tidak dijadikan alat politik semata.
5. Berikan Hak-Hak Dosen yang Mangkrak. Mahasiswa juga menuntut pencairan tunjangan kinerja (TUKIN) bagi dosen ASN dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik.
