Kamis, 6 Maret 2025
Anggota DPRD Kabupaten Indramayu F-PKB, Kiki Arindi, S.T saat sidang paripurna. (Foto: istimewa)
Cuplikcom - Indramayu - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Indramayu melayangkan kritik tajam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu 2024 dalam Rapat Paripurna, Selasa (4/3/2025).
Mereka menyoroti berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kemiskinan, hingga efektivitas program unggulan daerah.
Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Indramayu, Kiki Arindi, S.T., menilai capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dalam aspek Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) belum cukup signifikan.
Ia menyebut kenaikan HLS sebesar 0,016 tahun terlalu kecil untuk diklaim sebagai keberhasilan.
"Kami melihat masih banyak anak yang putus sekolah akibat keterbatasan biaya dan akses. Sarana dan prasarana pendidikan pun belum merata di Indramayu," ujar Kiki.
Selain itu, PKB juga menyoroti angka kemiskinan yang turun dari 12,13% menjadi 11,93%.
Namun, mereka menilai penurunan ini belum mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi buruh tani yang tidak memiliki lahan.
"Mayoritas kepala keluarga di Indramayu menggantungkan hidup dari pertanian, tetapi kebanyakan hanya sebagai buruh tani tanpa kepemilikan lahan. Bagaimana mungkin kesejahteraan meningkat jika mereka hanya menjadi pekerja tanpa kepastian penghasilan," tegasnya.
PKB meminta agar pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, tetapi juga memperkuat sektor ekonomi lain agar masyarakat memiliki alternatif sumber pendapatan.
Dalam aspek keuangan daerah, Fraksi PKB menyoroti realisasi pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2024 yang mencapai Rp3,69 triliun dengan tingkat pencapaian 98,29%.
Namun, mereka mengkritik rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya 17,94%.
"Dengan dominasi pendapatan transfer hingga 82,06%, apakah pemerintah daerah sudah maksimal menggali potensi PAD? Masih banyak sektor yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan sendiri tanpa harus bergantung pada dana pusat," kata Kiki.
Selain itu, Fraksi PKB juga mengkritik program unggulan Bupati Indramayu, seperti DOK-MARU (Dokter Masuk Rumah) yang dinilai tidak efektif karena banyak warga mengeluhkan layanan yang tidak merespons.
"Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Jika program ini hanya sekadar seremonial tanpa pelayanan maksimal, maka harus dievaluasi," ujar Kiki.
Hal yang sama juga disampaikan terhadap program PERI (Perempuan Purna Pekerja Migran) dan LEDIG (Lebu Digital), yang menurut PKB hanya sekadar nama tanpa implementasi yang jelas. Bahkan, program LEDIG disebut membebankan anggaran ke desa tanpa dukungan pemerintah daerah.
"Kebijakan seperti ini justru memberatkan desa, bukan membantu. Bagaimana mungkin desa dipaksa menjalankan program tanpa anggaran yang memadai?" kritiknya.
PKB juga menyoroti minimnya fasilitas penerangan jalan umum di Indramayu serta kurangnya dukungan terhadap UMKM.
"Jangankan di jalan desa, di jalan kabupaten saja masih banyak yang gelap," tukas Kiki.
"Perhatian terhadap pelaku UMKM masih kurang. Seharusnya ada kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka," tambahnya.
Sebagai penutup, PKB menegaskan bahwa serapan anggaran di bawah 90% menunjukkan ketidakefisienan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bekerja.
Mereka meminta agar Bupati menerapkan sistem reward and punishment bagi OPD yang kinerjanya buruk.
"Kami tidak ingin anggaran hanya menjadi angka di laporan tanpa manfaat nyata bagi masyarakat. Jika OPD tidak bisa mencapai target, harus ada konsekuensi tegas," pungkas Kiki.
