Pimpinan Sidang Rakernas Partai Amanat Nasional Patrialis Akbar ketika menyampaikan hasil rakernas kepada wartawan di Yogyakarta, Sabtu (2/5) mengatakan, rakernas juga mengamanatkan agar MPP dan DPP untuk segera menindaklanjuti keputusan yang sudah diambil. Penyam paian hasil rakernas ini juga tidak dihadiri sekjend PAN Zulkifli Hasan.
Secara terpisah, anggota SC rakernas PAN Rizal Djalil menilai, forum rakernas merupakan final. Sehingga, tidak diperlukan lagi adanya keputusan lain.
"Sekarang yang dipikirkan adalah bagaimana mengkomunikasikan soal dukungan pada Partai Demokrat dan SBY," ujarnya.
"Kesimpulan terakhir adalah, PAN memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dan menetapkan Ir. Hatta Rajasa sebagai bakal calon presiden untuk mendampingi Bapak SBY," kata pimpinan sidang rapat kerja nasional (rakernas) PAN, Patrialis Akbar ketika membacakan hasil akhir rapat tersebut.
Rakernas itu ditutup oleh Sekretaris Jenderal DPP PAN Zulkifli Hasan, namun tidak dihadiri Ketuan Umum DPPP PAN Soetrisno Bachir. Keputusan lainnya adalah memerintahkan DPP dan Majelis Pertimbangan Partai (MPP) untuk menindaklanjuti hasil rakernas ini, yaitu melakukan komunikasi politik dengan Partai Demokrat serta Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketika ditanya wartawan apakah akan ada rakernas lainnya, Patrialis menegaskan Rakernas di Yogya itu tidak akan dilanjutkan dengan rakernas lainnya. "Di dalam AD/ART ditetapkan bahwa rakernas hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun sehingga tidak ada rakernas lain setelah rakernas Yogya ini," kata Patrialis.
Saat Patrialis ditanya tentang sikap DPW Jawa Timur yang menginginkan adanya cawapres lain di luar Hatta Rajasa, mengatakan, memang DPW Jawa Timur mengajukan pemikiran seperti itu. Namun, rakernas telah memutuskan hanya ada satu calon wakil presiden dan keputusan itu tidak ditentang atau diprotes dalam acara resmi.
Ia mengatakan pula, rakernas satu hari itu dihadiri 32 dari 33 DPW dan yang tidak hadir adalah DPW Papua Barat. "Mungkin mereka berhalangan hadir,"ujarnya. Patrialis juga mengatakan sikap Jawa Timur, Sumbar, dan NTT, yang menginginkan beberapa hal di luar keputusan rakernas akan dijadikan catatan, apalagi perbedaan merupakan hal yang wajar.