Demokrat Tak Ingin Politik Dagang Sapi

Cuplik.Com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok menegaskan, partainya tidak akan mengulangi praktik politik dagang sapi seperti yang terjadi dalam koalisi pada pemilu presiden 2004.

"Partai Demokrat dan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) menginginkan koalisi yang jelas dan kuat, tidak seperti politik dagang sapi seperti pada 2004," kata Mubarok seusai bertemu jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Kamis (7/5).

Untuk kepentingan itu, lanjutnya, Partai Demokrat (PD) telah menyiapkan tiga gagasan pokok yang bisa dijadikan acuan dalam membentuk jalinan koalisi. Di antaranya meliputi komitmen terhadap kelanjutan pembangunan, penegakan hukum demi terciptanya keadilan, dan demokratisasi.

Ketika ditanya nama cawapres pendamping SBY, Mubarok mengelak. Ia mengaku hanya mengetahui pertimbangan-pertimbangan strategis dalam memilih cawapres yang tepat. "Hitungan matematisnya sudah ada. Soal nama itu hak prerogatif Pak SBY sebagai capres," katanya.

Karena alasan itu pula, kata Mubarok, PD tak sependapat dengan usulan beberapa partai anggota koalisi yang meminta dilibatkan dalam penentuan cawapres SBY. Sebab, pihaknya ingin sungguh-sungguh menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Pengertiannya, wapres dan kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Artinya, dalam menentukan wakil presiden dan menteri, parpol atau parlemen tidak dilibatkan.

Kedatangan Mubarok ke PBNU memenuhi undangan tuan rumah yang ingin menggali informasi terkait perkembangan politik nasional kepada sejumlah kader NU yang tersebar di sejumlah partai politik.

Sebelumnya, PBNU juga menerima Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Khoirul Anam yang datang bersama Sekjen PKNU Idham Cholied. Rabu (6/5), PBNU berturut-turut menerima tamu tiga ketua umum parpol, antara lain Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa), Suryadharma Ali (Partai Persatuan Pembangunan), dan Jusuf Kalla (Partai Golkar).