Cuplik.com - Tahun 2009 diprediksi akan tetap menjadi tahun kelam bagi penegakkan HAM di Indonesia. Pemerintah dinilai akan lebih mementingkan kewibawaan negara daripada menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Demikian pandangan Imparsial dalam konferensi pers catatan akhir tahun 2008.
Dalam kacamata Imparsial, sikap pemerintah yang lebih ingin mengedepankan kewibawaan negara disebut konservatisme negara. Imparsial membeberkan sejumlah fakta pendukung yang terjadi pada 2008 kemarin.
Bukti teranyar dan paling nyata, menurut Imparsial, adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi dalam perkara pembunuhan Munir. “Ini merupakan pukulan yang menyedihkan bagi penegakan HAM dan memperpanjang rantai impunity (kekebalan hukum) yang telah diwariskan dari rezim ke rezim. Ini salah satu bentuk nyata konservatisme negara," ujar Rusdi Marpaung, Direktur Manajerial Imparsial, Jumat (9/1) di Jakarta.
Fakta lain tentang buruknya penegakan HAM pada 2008 adalah masih terkatung-katungnya penyelesaian beberapa perkara pelanggaran HAM yang telah lama terjadi. Sebut saja kasus Talangsari di Lampung, pelanggaran HAM di Aceh, kasus Trisakti dan Semanggi, dan segudang kasus lain yang tak jelas juntrungannya. Kusut.
Imparsial masih punya segudang catatan rapor merah penegakkan HAM. Tengok saja bagaimana pemerintah masih menutup mata atas pelaksanaan hukuman mati. Sugeng, Sumiarsih dan Amrozi c.s menjadi korbannya. Mereka kehilangan hak hidup, hak asasi seorang manusia yang bahkan dijamin konstitusi.
Maraknya aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian/TNI kepada mahasiswa dan rakyat sipil lainnya, makin memperparah situasi. Masih segar dalam ingatan bagaimana ratusan polisi merangsek ke dalam kampus Universitas Nasional sembari melakukan pemukulan dan perusakan kampus.
Pada konteks hak ekonomi dan sosial, tampaknya kita sudah cukup jenuh disuguhi pemberitaan media mengenai penggusuran dan pengusiran paksa masyarakat dari tempat tinggalnya. Di sini terlihat, jangankan pemenuhan, perlindungan hak asasi rakyatnya saja pemerintah tak mampu. Imparsial juga memberi peringatan keras kepada pemerintah yang dinilai gagal menjamin dan melindungi hak dan kebebasan berkeyakinan dan beragama dalam kasus Ahmadiyah.
Ketidakseriusan pemerintah dalam menegakkan HAM tak hanya disuarakan Imparsial. Anggota Komisi III DPR RI, Nursjahbani Katjasungkana, juga berpendapat serupa. Menurutnya, penegakkan HAM tak lebih dari sekedar wacana politik. “Tak ada kesungguhan dalam penyelesaian kasus HAM di masa lalu,” ujarnya kepada hukumonline.
Kendati demikian, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengajak masyarakat untuk juga mengakui ada beberapa kemajuan penegakkan HAM. Salah satunya adalah dengan diratifikasinya beberapa konvensi internasional.
“Pemerintah dan DPR di tahun 2008 meratifikasi Transnational Organized Crime termasuk optional protocol on anti traficking women and children. Tetapi pelaksanaannya memble, khususnya yang terumuskan dalam Keppres No. 40 Tahun 2004 tentang RAN HAM,” katanya.
Pemilu 2009
Seolah sependapat dengan Nursjahbani, Rusdi mengakui bahwa isu penegakkan HAM lebih sering dijadikan ‘dagangan’ elit politik. Tujuannya tak lain adalah untuk merebut simpati rakyat. Di sini Rusdi memprediksi bahwa Pemilu 2009 akan menjadi ajang obralan isu HAM. Isu soal pengungkapan kasus Munir dan lumpur Lapindo dipercaya akan menjadi barang dagangan yang seksi.
Ajang pesta demokrasi lima tahunan itu juga diprediksi Imparsial sebagai arena pelanggaran HAM terbesar di tahun kerbau ini. Pasalnya negara akan mengerahkan aparatur keamanannya, terutama di daerah rawan konflik.
Kekerasan juga sangat mungkin terjadi pada masa kampanye maupun pasca pemilu. Pemicunya adalah ketidakpuasan partai politik atas hasil pemilu. Sejumlah konflik antar simpatisan partai pasca Pilkada yang marak terjadi beberapa tahun ini, bisa dijadikan indikator.
Untuk mengantispasi semua kemungkinan di atas, Imparsial mengingatkan pemerintah untuk menjalankan Pemilu 2009 dengan aman namun tetap menjunjung tinggi HAM. Pemilu 2009 seharusnya bisa dijadikan sarana pembelajaran yang baik bagi pemenuhan dan perlindungan hak politik rakyat.
Dalam konteks legislasi, Imparsial menuntut agar negara segera menyelesaikan pekerjaan rumahnya yang terbengkalai, antara lain RUU Peradilan Militer yang berperspektif hukum dan HAM dan ratifikasi statuta Roma 1998. Pada tataran implementasi, Imparsial berharap agar pemerintah segera memprioritaskan dua kasus besar persoalan HAM di bidang hak Sipil Politik dan hak Ekonomi Sosial Budaya, yaitu penuntasan kasus Munir dan lumpur Lapindo.
