Cuplik.com - Pergantian tahun baru saja terjadi. Banyak orang berharap mendapatkan sesuatu yang lebih baik di tahun kerbau ini dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga para pekerja. Paling tidak itulah yang diungkapkan oleh 3 Konfederasi serikat pekerja, 20 Federasi serikat pekerja dan 7 organisasi pemerhati isu perburuhan. Di akhir 2008 kemarin, mereka sama-sama menyusun resolusi untuk 2009.
Sekedar informasi, UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh No 21 Tahun 2000 membagi tiga bentuk organisasi serikat pekerja. Pertama adalah serikat pekerja yang didirikan minimal oleh 10 pekerja di tingkat perusahaan. Kedua adalah Federasi yang terdiri dari minimal lima serikat pekerja. Ketiga yaitu Konfederasi yang terbentuk dari minimal tiga federasi.
Krisis. Susunan enam huruf itu masih menjadi isu sentral bagi pekerja untuk mengevaluasi berbagai kebijakan pemerintah pada 2008 dan menatap hidup di tahun 2009.
Bagi para aktivis serikat pekerja, carut-marutnya kehidupan buruh bukan hanya akibat krisis global yang berawal dari negeri Paman Sam. Melainkan juga krisis ekonomi, politik dan moralitas bangsa berkepanjangan sejak 1997 silam. Jumlah pengangguran di negeri ini yang tak pernah turun dan tak adanya kepastian kerja bagi buruh sebagai buktinya. Jauh sebelum adanya isu krisis global, dua hal itu selalu membelit bangsa ini.
Lebih jauh para aktivis serikat pekerja ini menyatakan, justru pemerintah yang terlihat panik dengan adanya krisis ekonomi global. Ujung-ujungnya pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang sama-sekali tak populer bagi buruh, yaitu SKB atau Peraturan Bersama 4 Menteri. Ironisnya, pihak pengusaha juga ikut-ikutan mengambil langkah yang malah mengurangi hak-hak dasar pekerja.
Kepanikan dalam mengantisipasi krisis ekonomi global terlihat dari reaksi pemerintah menyikapi aksi demonstrasi buruh yang menolak SKB/PB 4 Menteri. Saat itu pemerintah langsung merevisi salah satu pasal yang dianggap kontroversial. Untungnya, beberapa pemerintah daerah tak menggubris peraturan itu dalam menetapkan upah minimum di daerahnya masing-masing. Para buruh dan DPR pun tetap meminta pemerintah mencabut PB 4 Menteri itu.
Antisipasi Krisis
Di dalam siaran persnya, serikat pekerja menuntut agar pemerintah serius dalam mengantisipasi dampak krisis ekonomi global. Salah satunya adalah dengan segera membentuk crisis center di bawah Menko Perekonomian dengan melibatkan unsur tripartit. Hal ini perlu dibentuk untuk mencegah dan mengantisipasi rumor PHK besar-besaran di tahun ini.
Ihwal PHK besar-besaran, Timboel Siregar punya pandangan sendiri. Pada satu perbincangan dengan hukumonline, Wakil Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ini melihat bahwa PHK massal adalah bentuk ‘akal-akalan’’ pengusaha.
Bagi Timboel, sebelum krisis ekonomi global muncul, PHK massal sudah kerap terjadi di berbagai perusahaan dengan berbagai alasan. “Buktinya lihat saja Pengadilan Hubungan Industrial yang tak pernah kering perkara-perkara PHK massal,” cetusnya. Bahkan praktik yang sering terjadi, kata Timboel, setelah perusahaan mem-PHK massal para pekerja, perusahaan kemudian mempekerjakannya lagi dengan sistem kontrak atau bahkan outsourcing. “Ini yang harus diantisipasi.”
Selain pembentukan crisis center, serikat pekerja juga menuntut agar pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan gas dan minyak tanah bagi rakyat. Penurunan harga BBM juga harus dilakukan agar beban perusahaan terlalu besar.
Isu lain yang dalam resolusi serikat pekerja adalah isu buruh ‘sehari-hari’ seperti tuntutan menghapuskan kebijakan politik ‘upah murah’ menjadi upah layak, penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Tuntutan untuk merevisi UU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No 2 Tahun 2004 juga mengemuka lantaran banyaknya kelemahan dalam praktik persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Akibat kekakuan hukum acara perdata, PHI acap kali menjadi kuburan keadilan bagi buruh.
Pemilu 2009
Mengenai bagaimana harus bersikap terhadap Pemilu 2009, pandangan buruh dan serikat buruh terbelah. 3 Konfederasi seperti KSPSI, KSPI dan KSBSI, 20 Federasi serikat pekerja dan 7 organisasi pemerhati buruh, menyerukan kepada semua buruh untuk menggunakan hak pilihnya di Pemilu Legislatif pada April 2009 mendatang. Mereka berharap agar caleg yang dipilih adalah para kader-kader serikat pekerja di partai politik mana pun. Sekedar informasi, beberapa serikat pekerja atau aktivis buruh memang sudah terikat ‘kontrak’ dengan partai politik.
Sedangkan dalam Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, serikat pekerja akan melaksanakan kongres pekerja untuk menetapkan pilihannya. Kandidat yang dipilih tentu yang memiliki visi dan misi bagi peningkatan kesejahteraan buruh.
Sementara seruan untuk ‘golput’ alias tak menggunakan hak pilih di Pemilu 2009, datang dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi yang kerap ‘memerahkan’ berbagai kota ketika may day.
Bagi KASBI, tiga kali penyelenggaraan pemilu di era reformasi tak lebih baik dari pemilu di rezim orde baru. Intinya, rakyat hanya dijadikan ‘penghias demokrasi’. Pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilu ternyata masih mengabaikan kehidupan rakyat atau paling tidak secara umum adalah amanat UUD 1945.
Bisa jadi KASBI tak asal cuap. Faktanya, Mahkamah Konstitusi banyak menganulir pasal dalam suatu undang-undang karena bertentangan dengan UUD 1945. Padahal seperti kita ketahui bersama, undang-undang adalah produk bersama pemerintah dengan DPR yang notabene hasil dari Pemilu.
Nah, kita lihat saja bagaimana resolusi kaum kelas biru ini di tahun 2009.(IHW)
