Kamis, 13 Februari 2025
Demikian benang merah diskusi terbatas yang diprakarsai Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI), Sabtu (9/5), di Kemang, Jakarta. Diskusi bertema Kekurangan Gizi pada Balita dan Konsumsi Rokok Keluarga Miskin ini melibatkan para pakar di bidang kesehatan dan gizi, para pengambil kebijakan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan akademisi.
Dengan sumber daya ekonomi terbatas, 63 persen pria dewasa dari 20 persen penduduk termiskin di Indonesia mengonsumsi 12 persen penghasilan bulanannya untuk membeli rokok yang merupakan pengeluaran kedua setelah padi-padian. Data Susenas 2006 menunjukkan, pengeluaran untuk membeli rokok adalah 5 kali lebih besar dari pengeluaran untuk telur dan susu, dua kali lipat pengeluaran untuk ikan, dan 17 kali lipat pengeluaran untuk membeli daging.
Studi pada 175.859 rumah tangga miskin perkotaan di Indonesia selama tahun 1999-2003 mendapati, sebanyak 73,8 persen kepala keluarganya adalah perokok aktif, dengan pengeluaran mingguan untuk membeli rokok 22 persen yang merupakan porsi pengeluaran terbesar di atas beras. "Perilaku merokok kepala keluarga telah menggeser pengeluaran yang seharusnya untuk membeli makanan dan meningkatkan risiko gizi kurang, anak sangat kurus dan anak sangat pendek," kata Prof Farid Anfasa Moeloek.
Dalam studi sejenis pada 361.021 rumah tangga perkotaan dan pedesaan pada tahun yang sama membuktikan, kematian bayi dan balita lebih tinggi pada keluarga yang orang tuanya merokok daripada yang tidak merokok. Risiko kematian populasi balita dari keluarga perokok berkisar 14 persen di perkotaan dan 24 persen di pedesaan.
Dengan angka kematian balita 162.000 per tahun sebagaimana diungkapkan Unicef tahun 2006, maka konsumsi rokok pada keluarga miskin menyumbang 32.400 kematian tiap tahun atau hampir 90 kematian balita per hari. Dua faktor penyebab langsung kekurangan gizi pada balita adalah asupan makanan dan penyakit infeksi yang dipengaruhi kecukupan pangan, pola asuh, dan pelayanan kesehatan tidak memadai, kata peneliti dari Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, Rita Damayanti.
Kecukupan pangan berkaitan dengan ketersediaan pangan, daya beli keluarga, dan pemanfaatan pangan. Daya beli cenderung hanya dikaitkan dengan tingkat pendapatan tanpa memperhatikan bagaimana keluarga membelanjakan uangnya sehingga uang yang tersedia menjadi tidak cukup untuk membeli makanan bergizi.
Maka dari itu, untuk mengatasi masalah ekonomi keluarga miskin dan dampak lanjutannya pada status gizi balita tidak cukup hanya dengan memberi tambahan uang (BLT) dan upaya ekonomi produkti lain tanpa intervensi pada pola pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk membeli produk adiktif seperti rokok. "Karena itu, arus-utamakan masalah tembakau pada gerakan sadar gizi dan pencapaian sasaran pembangunan milenium (MDGs)," kata Roy Tjiong dari Hellen Keller International.
Arus-utamakan masalah tembakau pada pedoman hidup bersih dan sehat, jadikan sekolah dan tempat-tempat umum bebas rokok atau kawa san tanpa rokok, lipat gandakan cukai tembakau, dan tegakkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang larangan merokok dengan meratifikasi aksesi Konvensi Internasional Pengendalian Tembakau atau FCTC dan advokasi Rancangan Undang Undang Pengendalian Dampak Tembakau, ujarnya
