Cuplik.Com - JAKARTA: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap berpindah haluan terhadap koalisi Partai Golkar dan Partai Hanura dengan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden Jusuf Kalla-Wiranto.
PKS mengaku kecewa pada pilihan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Boediono sebagai calon wakil presiden (cawapres). Presiden PKS Tifatul Sembiring sebelum rapat pengambilan keputusan di Markas Dakwah PKS di Jalan TB Simatupang tadi malam mengatakan, setidaknya ada tiga opsi yang bakal jadi keputusan rapat itu: tetap bertahan berkoalisi dengan Demokrat, memindahkan dukungan ke kubu Golkar-Hanura yang mengusung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win), atau berdiri sendiri menjadi oposisi.
“Kami akan bahas itu semua. Semua bahan, masukan, akan kita pertimbangkan, akan kita evaluasi. Yang paling utama adalah kita bisa menjelaskan kepada konstituen kita mengapa partai memilih salah satu opsi itu,”katanya. PKS tampaknya bakal memilih opsi kedua, pindah haluan dan bergabung dengan JK-Win.
Setelah Demokrat mengumumkan ke partai mitra koalisi bahwa Boediono adalah cawapres pilihannya, PKS yang paling cepat dan keras bereaksi. Mereka menggelar pertemuan informal dengan PAN,PPP, PKB di Hotel Nikko. Seusai itu, perwakilan resmi partai yang dipimpin Sekjen Anis Matta bertemu dengan JK dan Wiranto di Posko Slipi II Golkar di Jalan Ki Sarmidi Mangunsarkoro.
Mereka membicarakan soal penjajakan koalisi. Padahal,pada saat yang bersamaan, Demokrat mengumpulkan PAN, PKB, dan PPP minus PKS di Wisma Negara. Demokrat memberikan penjelasan mengapa SBY memilih Boediono dan semua disebut mereka bisa menerimanya. Kubu Demokrat mengklaim bahwa PKS diundang,tetapi tidak bisa datang. Sebaliknya, PKS mengaku tidak pernah menerima undangan itu.
Tifatul mengatakan, SBY hanya mengirimkan SMS pada dirinya tentang alasan memilih Boediono. Alasan yang lebih panjang dan jelas, lanjut Tifatul, akan dilakukan SBY via e-mail. Indikasi lain bahwa kemungkinan partai yang meraih 7,8% suara itu akan mengalihkan dukungan ke JK-Win tampak dari pernyataan Tifatul yang menyebutkan bahwa pasangan ini lebih merepresentasikan umat ketimbang SBY-Boediono. Ini disebabkan JK yang Sulawesi dan Wiranto yang Jawa.
“Dulu ada SBY-JK yang Jawa dan Sulawesi. Lebih jauh ada Soekarno-Hatta yang Jawa berpadu dengan Padang.Kita ingin pasangan yang mampu merepresentasikan umat. Ini (SBY-Boediono) udah akhirannya sama “no” Jawa- Jawa juga,”ujarnya.
Selain mereka (SBY-Boediono) bukan merepresentasikan umat, PKS sangat keberatan dengan etika komunikasi yang dilakukan Demokrat dalam menentukan dan mengumumkan cawapres. Terutama partai mitra koalisi tidak diajak untuk berdialog sama sekali. “Tidak ada itu hak prerogatif bagi SBY untuk menentukan cawapres. Mungkin ada kalau di internal Demokrat, tapi ini kan kita berkoalisi, sudah sewajarnya kalau kita diajak bicara,”ujarnya.
Di tempat terpisah, pengamat politik Tjipta Lesmana menilai figur Boediono sangat jauh dari kriteria cawapres yang telah ditentukan SBY. “Kalau kita ambil lagi lima kriteria cawapres SBY dan disandingkan ke Boediono tidak cocok,”katanya.
Tjipta mencontohkan untuk kriteriabahwasosokcawapresharus memiliki integritas dan moralitas, Boediono sangat dikenal sebagai ekonom yang menganut faham neoliberalisme.
”Sangat jelas ekonomi SBY itu orientasinya ke Barat. Juga perlu dicatat bahwa utang luar negeri kita itu sudah ratusan triliun rupiah untuk menutupi penggelontoran stimulus ekonomi saat ini seperti BLT,”ujarnya. Dia menambahkan, ada inkonsistensi antara apa yang sebelumnya telah disampaikan SBY ke publik dengan keputusan terkait cawapres yang dipilihnya tersebut.
Sebelumnya,SBY mengemukakan lima kriteria cawapres yang akan dipilih. Figur itu harus memiliki integritas yang ditandai dengan kepribadian dan moral yang tinggi, termasuk moral politik, memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas negara, mempunyai loyalitas kepada kepala pemerintahan dan bebas dari konflik kepentingan,diterima oleh mayoritas rakyat, serta mampu meningkatkan kekokohan efektivitas koalisi pemerintahan.
Tjipta menilai SBY saat ini masih bimbang dalam menentukan cawapres yang akan mendampinginya di pilpres mendatang. Jatuhnya pilihan SBY kepada Boediono itu sekaligus pula pertanda sedemikian besarnya kepercayaan diri SBY untuk memenangi pilpres. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan, Boediono adalah figur profesional yang memiliki kemampuan dalam bidang perekonomian yang mumpuni.
Dengan latar belakang yang banyak menangani ekonomi, Boediono juga akan bisa fokus bekerja dalam menangani persoalan ekonomi. “Boediono tidak akan mengurusi parlemen, itu urusan partai, Boediono hanya akan memperkuat kabinet dan perekonomian,”tandasnya.