cuplik.com - JAKARTA, Pada akhir 2014 rasio elektrifikasi nasional diharapkan bisa mencapai 80,4 persen. Untuk memenuhi sistem kelistrikan ini, pemerintah membutuhkan Rp 506 triliun.
Saat itu penyediaan untuk rasio elektrifikasi di Jawa-Bali sebesar 84,2 persen dan untuk di luar Jawa-Bali sebesar 74,2 persen. Target perencanaan ini diungkapkan oleh Deputi Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana Dedi S Priatna di Jakarta, Selasa (10/2). Kondisi tersebut dengan perkiraan kebutuhan penjualan mencapai 225 TWH dengan beban puncak 40,530 MW.
"Kita ingin mencapai itu karena sampai 2008 lalu rasio elektrifikasi baru 60 persen," ujar Dedi. Jumlah ini pun pada 2009 diperkirakan untuk Jawa-Bali baru 70,2 persen dan di luar Jawa-Bali hanya 55,9 persen. Artinya masih ada hampir dari setengah penduduk Indonesia yang belum bisa menikmati listrik.
Untuk itu sampai 2014, kebutuhan dana penyediaan tenaga listrik ini kurang lebih mencapai Rp 506 triliun. Dari jumlah tersebut kurang
lebih hanya sebesar Rp 322 triliun yang bisa disediakan oleh PLN dan Pemerintah.
Pemerintah pun, menurut Dedi, karena terbatasnya anggaran hanya bisa menyediakan Rp 45 triliun dan sisanya ditanggung oleh PLN. Kekurangan lainnya pemerintah berharap kebutuhan dana tersebut bisa dipenuhi dari swasta atau PPP (Public Private Partnership).