"Sewaktu saya menjadi presiden, Pemilu 2004 dapat berjalan demokratis dan itu disampaikan pula oleh sejumlah pemimpin dunia bahwa sebagai negara besar Indonesia bisa menjalankan pemilu yang demokratis," katanya dalam pidato politik pada rapat kerja nasional Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Jakarta, Sabtu.
Seharusnya, kata Megawati, pemerintah dapat pula menyelenggarakan pemilu yang berkualitas dan demokratis. "Namun, saya lihat banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi seperti dalam pemilu legislatif. Ini harusnya menjadi tanggungjawab pimpinan nasional dalam penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan demokratis, bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU)," katanya.
Pemerintah, kata Megawati, tidak bisa melemparkan tanggungjawabnya atas carut marutnya penyelenggaraan pemilu legislatif.
"Indonesia harus segera memilih, apakah akan menjalankan demokrasi yang sesungguhnya atau hanya demokrasi pura-pura. Jangan justru malah membiarkan adanya kecurangan, dan sebagainya. Ini tidak bisa ditoleransi lagi," katanya.
Karena itu, lanjut Megawati, demi pemilu berkualitas dan demokrasi pemerintah harus benar-benar konsisten dan bertanggungjawab untuk mempersiapkan Pemilu Presiden secara lebih baik.
Rapat Kerja Nasional Gerindra dihadiri pula sejumlah ketua umum partai seperti Ketua Umum PNI Marhaenis, Sukmawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Buruh Mochtar Pakpakhan, Ketua Partai Syarikat Indonesia Rahardjo Tjakraningrat, Sekjen Partai Barisan Nasional Dadang Garnida dan lainnya.