Sejatinya, Golkar ingin memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga penghujung 2009 ini. Tetapi, keangkuhan para petinggi Partai Demokrat, partai politik pengusung SBY, hampir lima tahun lalu, membuat Golkar mulai gerah.
Pertama, adalah klaim Demokrat yang menyebut keberhasilan pemerintahan periode ini sebagai sukses mereka. Padahal, hanya ada SBY di kabinet. Posisi Wapres dipegang Ketua DPP Partai Golkar, M. Jusuf Kalla. Posisi menteri penting, sebagian besar dikendalikan Golkar. Golkar pula yang jadi tulang punggung pengamanan kebijakan pemerintah di parlemen.
Lebih menohok lagi adalah pernyataan Ahmad Mubarok, petinggi Demokrat. Dia menyebut bisa saja Golkar pada Pemilu mendatang hanya mendapatkan 2,5% suara. Sebuah kesombongan mengingat pada Pemilu lalu Golkar masih meraup suara terbanyak, yakni 21%.
“Saya kira, Golkar harus meninggalkan SBY. Golkar betul-betul dizalimi, dikambinghitamkan. Keberhasilan diklaim Demokrat. Tak masuk akal jika Golkar masih mau koalisi dengan SBY dan Demokrat di 2009,” kata pengamat politik dari UI, Boni Hargens.
Keangkuhan Demokrat lainnya adalah mulai melupakan Kalla untuk Pilpres mendatang. Nama Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, disebut-sebut masuk bursa pendamping SBY. Sebuah isu yang tak jatuh dari langit begitu saja. Ada lagi nama Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS. Juga sempat mencuat Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Lalu, dimana posisi Kalla? Dia sukses sebagai penopang SBY. Kalla menunjukkan peran yang besar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Perannya pun tak sedikit di bidang politik dan keamanan. Ironis jika Demokrat dan juga SBY melupakan peran Kalla begitu saja.
Sesungguhnya, ada dua kemungkinan yang terjadi di Demokrat saat ini. Pertama, mereka memang terlalu percaya diri sehingga muncul sifat angkuh. Tapi, menurut pengamat politik UI, Arbi Sanit, Demokrat juga bisa dibaca sebagai sedang dilanda kepanikan. Kepanikan itu muncul saat wacana Mega-Buwono menguat pada Rakernas PDIP di Solo, akhir bulan lalu.
“Kalau SBY-JK pecah, maka SBY bisa ambil Sultan. Kalau Sultan diambil Mega, maka sulit SBY menang lagi,” nilai Arbi. Maknanya adalah betapa Demokrat dan SBY bisa berada pada posisi sulit tanpa sokongan Golkar dan JK.
Bisa jadi, karena itu, SBY cepat-cepat mengklarifikasi pernyataan Mubarok. Tapi, menurut Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, itu hanya mampu meredam konflik di tatan elit, bukan di akar rumput Demokrat. “Realitasnya, di bawah mencari-cari wapres alternatif,” katanya Rabu (11/2) di Jakarta. Kondisi ini menunjukkan posisi dilematis antara moralitas dan realitas politik.
Menurut Denny, pernyataan Mubarok juga bisa dibaca sebagai membuka peluang tak berkoalisi dengan Golkar pada Pilpres 2009. Bukan tak mungkin, pernyataan Mubarok mewakili sebagian besar politisi Demokrat.
Di elit Golkar sendiri juga beragam membaca koalisi SBY-JK. Ada pihak yang ngotot melakukan duet kembali dalam Pilpres 2009 mendatang. Ketua DPP Muladi jadi kelompok di kubu pendukung SBY-JK jilid II. Ada pula yang cenderung memilih figur Sultan HB X sebagai capres. Di kelompok ini ada Anton Lesiangi.
Sultan, anggota Dewan Penasehat Golkar, menilai relasi Golkar-Demokrat masih normal. “Saya kira itu hal yang masih normal terjadi dalam konteks apa pun,” kata Sultan HB X usai acara deklarasi HB X for RI di Surabaya, Rabu (11/2).
Menurut dia, isu perpecahan antar Golkar-Demokrat merupakan proses yang kualitatif menjelang pemilu. Yang memungkinkan terjadi manuver-manuver politik di dalam proses pilihan-pilihan dari masing-masing partai politik. “Secara subjektif untuk mengambil manfaat di dalam proses konsolidasi yang makin kualitatif,” katanya.
Kolisi SBY-JK jilid I diharapkan oleh kubu Demokrat-Golkar berkahir dengan baik alias khunsul khotimah. Komitmen penyebut capres/cawapres pasca pemilu legislatif diambil dan dipertahankan oleh Demokrat-Golkar. Meski, apa kuasa jika ‘rakyat akar rumput’ di masing-masing partai menginginkan lain dalam Pilpres 2009. Api dalam sekam sedang menunggu Golkar dan Demokrat.