Kamis, 27 Februari 2025
Inilah hari bersejarah bagi masyarakat Jatim. Kamis (12/2) ini, Soekarwo-Saifullah Yusuf dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur yang baru. Mereka menjadi pemimpin Jatim pertama yang lahir lewat pemilihan langsung. Sebuah proses panjang dan berbelit-belit, bersaing dengan duet Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (KaJi).
Kini, tugas berat ada di pundak KarSa. Persoalan yang siap mengadang duet PAN-Partai Demokrat ini di antaranya persoalan kemiskinan. Sebagai provinsi terbesar kedua setelah Jawa Barat dengan jumlah penduduk 37,4 juta, angka kemiskinan Jawa Timur menganga lebar. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2008 sebesar 6,65 juta (18,51%). Angka ini mengalami penurunan sebesar 504 ribu jiwa bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Jelas, angka-angka tersebut data yang diambil sebelum kenaikan harga BBM pada Mei 2008 lalu. Angka kemiskinan berbanding lurus dengan membengkaknya angka pengangguran di provinsi paling ujung timur Jawa itu. Ketua DPRD Jember, HM Madini Farouq berharap, pemimpin baru Jatim harus memiliki prioritas program kerja. Persoalan kemiskinan dan pengangguran menjadi persoalan yang kian mengkhawatirkan, terutama di wilayah pedesaan. “Kampanye KarSa dengan jargon APBD untuk rakyat harus dibuktikan kepada masyarakat Jatim,” tandasnya kepada INILAH.COM mengomentari pelantikan KarSa.
Selain itu, Madini menilai persoalan pendidikan dan kesehatan juga harus mendapat perhatian khusus bagi pimpinan baru Jatim. Terlebih, saat ini beberapa wilayah Jatim terancam musibah bencana alam. “Saya kira program 100 hari KarSa difokuskan penanganan bencana alam yang melanda beberapa wilayah Jatim. Langkah ini langsung dirasakan masyarakat,” ujar mantan aktivis IPNU Jember ini.
Selain itu, Madini berharap program yang harus segera dilakukan KarSa adalah penataan birokrasi Jatim yang terkoyak pasca pelaksanaan pemilu gubernur selama dua kali putaran. Menurut dia, reintegrasi birokrasi harus segera dilakukan.
“Fakta bahwa para birokrat kemarin terlibat di Pilkada itu harus segera disatukan. Jangan memakai standar suka atau tidak suka, tapi berpijak profesionalisme,” himbaunya.
Dalam periode Maret 2007-Maret 2008, angka kemiskinan di pedesaan mengalamai penurunan sebesar 239 ribu. Hal yang sama terjadi di perkotaan sebesar 265,1 ribu orang. Persentase penduduk miskin antara perkotaan dan perdesaan tidak mengalami perubahan. Pada bulan Maret 2008, sebanyak 65,26% penduduk miskin berada di daerah pedesaan.
Kendati demikian, bagi Arum Sabil, Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), prosentase angka kemiskinan yang didominasi di wilayah pedesaan harus mendapat prioritas kerja gubernur-wagub terpilih. “KarSa harus membangun desa, menata kota,” cetusnya.
Dalam konteks pembangunan desa, sambung Arum, sektor pembangunan pertanian menjadi kunci untuk mengentaskan kemiskinan di level pedesaaan. Pembenahan infrastruktur harus mendapat perhatian serius. “Pembenahan irigasi dan jalanan di pedesaan harus diprioritaskan,” harapnya.
Lebih dari itu, Arum berharap Pemprov Jawa Timur di bawah kepemimpinan KarSa harus berani menolak regulasi dari pusat tentang pertanian jika menambah mata rantai panjang bagi petani. “Seperti regulasi pupuk, jika berbelit ditolak saja, ini demi para petani,” katanya.
Tidak ada waktu santai dan hura-hura bagi KarSa. Beberapa wilayah Jatim kini sudah dan akan terancam musibah bencana alam. Kesigapan kerja serta kepemilikan sinsitivitas tinggi diharapkan mampu membangun Jatim. Apalagi, KarSa selalu menjual gagasan ‘APBD untuk Rakyat’. Ayo buktikan!
