Penempatan Personil Polri di Perbatasan, Pengasingan atau Promosi?

cuplik.com - Indonesia memiliki sembilan belas provinsi yang wilayahnya berbatasan langsung, baik melalui darat maupun laut, dengan negara lain, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Republik Palau, dan Papua Nugini. Seringkali, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di kepolisian wilayah perbatasan tidak memadai. Padahal, dengan posisinya yang strategis, potensi gangguan Kamtibmas, khususnya kejahatan lintas negara (transnasional) menjadi cukup besar.

Kapolri Bambang Hendarso Danuri dalam sambutannya yang dibacakan Inspektur Pengawasan Umum Jusuf Manggabarani, ketika membuka Rapat Koordinasi Keamanan Wilayah Perbatasan NKRI, Rabu (11/2), mengatakan kurangnya SDM dan infrastruktur dapat lebih memudahkan mobilitas para pelaku kejahatan transnasional. Kurang efektifnya sistem pengamanan juga dapat menjadi celah pihak lain untuk mencuri sumber daya alam di Indonesia.

Untuk itu, menurut BHD, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Pertama, peningkatan pengamanan terhadap gangguan Kamtibmas yang tentunya juga didukung dengan sarana dan prasarana, serta SDM yang memadai. Kemudian, mengingat posisi perbatasan memiliki nilai politik dan strategi keamanan yang begitu penting, kesejahteraan dan taraf personil polisi yang ditugaskan di wilayah perbatasan perlu ditingkatkan.

Wakababinkan Aryanto Boediharjo juga mengungkapkan, rasio penugasan operasional yang tidak seimbang dengan luas wilayah perbatasan menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian. Selain itu, belum terjangkaunya penempatan personil, optimalnya pelaksanaan community policing, serta belum adanya tunjangan khusus untuk personil Polri di wilayah perbatasan menjadi catatan khusus internal Polri yang harus segera ditindaklanjuti.

Mari kita simak penuturan Kapolda Nusa Tenggara Timur Antonius Bambang Suedi yang bagian wilayahnya berbatasan dengan Timor Leste. Sejak tahun 2005 sudah dibangun Posko Perbatasan. Namun, sampai saat ini posko tersebut tidak didukung dengan peralatan standar sebuah posko di perbatasan. Misalnya, kata Bambang, tidak ada listrik, alat komunikasi, kendaraan roda empat, bahkan roda dua pun tidak ada sama sekali. Padahal, posko-posko itu adalah kepanjangan dari Polsek perbatasan yang mana lokasinya cukup jauh dari wilayah perbatasan.

Bukan hanya itu, Bambang juga mengeluhkan tidak adanya sarana komunikasi menjadikan kepolisian di wilayah tersebut kewalahan. "Karena jalur telepon tidak ada, sementara ini, kalau ada apa-apa, untuk tetap menjaga komunikasi di lapangan, kita menggunakan kurir," ujarnya.

Masalah lain yang dibeberkan Bambang adalah pasokan logistik anggota yang selalu kekurangan, baik untuk keperluan operasional, maupun pribadi. "Untuk memanasi kapal (patroli di perairan) saja tidak cukup. Di sana pun, harga-harga mahal, tempatnya jauh membeli makanan. Apalagi kalau musim kering, air itu ya beli," tukasnya.

Untuk itu, Bambang meminta Deputi Kapolri Bidang Perencanaan dan Pembangunan (Derenbang) Kapolri memikirkan bagaimana caranya untuk memenuhi standar kelengkapan dan logistik tersebut. "Sehingga anggota pun tenang ketika di sana. Kita bisa patroli perbatasan untuk mengamankan perairan kita dari perairan wilayah Australia," tuturnya.

Menanggapi hal ini, Karo Ortala Derenbang Martin S Ritonga mengatakan bahwa saat ini sistem penganggaran sudah tidak lagi terpusat. Tapi, sudah disebar di tiap-tiap wilayah. Maka dari itu, Kapolda NTT disarankan Martin agar menempuh jalur penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) apabila memang belum teranggarkan. "Kalau itu gagal dan tidak disetujui, ini akan menjadi masukan," katanya.

Kondisi seperti ini menjadikan wilayah perbatasan menjadi tidak populer dan perlu mendapatkan perhatian khusus, sehingga seolah-olah menjadi tempat pengasingan bagi anggota Polri yang ditugaskan di sana. Namun, pandang-pandangan itu diharapkan sudah tidak ada lagi. Hasil Rapat Koordinasi (Rakor) yang diikuti 131 peserta ini sudah jelas. Sekretaris NCB Halba Rubis Nugroho membacakan rumusan resume, "kebijakan penugasan di wilayah perbatasan bukan tempat pengasingan. Namun, sebagai promosi untuk penugasan berikutnya".

Lihat saja medan yang harus dihadapi di daerah perbatasan. Wilayah perbatasan rawan terhadap gangguan Kamtibmas, kejahatan transnasional, serta cenderung memilki permasalahan yang kompleks. "Mulai dari persoalan demografi, ideologi, sumber daya alam, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, ekonomi, geografi, sampai politik," ungkap Edi Susilo, Karo BinOps Deputi Kapolri Bidang Operasi.

Coffee Break on the Spot

Untuk membuktikan hal ini, pihak penyelenggara Rakor (NCB), awal Maret 2009, akan melakukan kegiatan yang dinamakan Coffee Break on the Spot. Halba menjelaskan rencana mengajak Kompolnas, wartawan, dan mahasiswa untuk melihat langsung, on the spot, di lapangan". "Kita akan komunikasi dengan masyarakat setempat, TNI, dan anggota Polri setempat, sehingga bisa ikut mendengarkan apa yang menjadi permasalahan pokok di perbatasan," imbuhnya.

Namun, kegiatan yang direncanakan awal bulan Maret di 3 lokasi -selatan, tengah, dan utara- ini harus seizin Kapolri. Ternyata, BHD yang ditanyai usai sholat Jum'at (13/02) mengamini. "Sudah, sudah (disetujui). Itu Maret nanti," ujarnya.

Sementara, anggota Kompolnas Ronny Lihawa menyambut baik ajakan ini. "Artinya Polri sekarang mencanangkan transparansi dan akuntabilitas". Selama ini, Ronny mengaku nihilnya pengaduan dari wilayah perbatasan. Tapi dengan tidak adanya pengaduan, bukan berarti tidak ada masalah. "Saya tidak yakin kalau tidak ada pengaduan berarti tidak ada masalah. Ini hanya masalah komunikasi. Mungkin mereka tidak tahu ada Kompolnas. Walau tahu, mau mengirim surat kantor posnya jauh, mau email nggak ada".

Kekurangan aksesibilitas, sarana, dan prasana di daerah perbatasan memang sudah menjadi perhatian Kompolnas. Ronny mengatakan Kompolnas sudah memiliki rekomendasi untuk permasalahan infrastruktur yang belum memenuhi standar, terutama di kepolisian wilayah perbatasan. "Tanpa ke sana pun kita mengharapkan supaya setiap desa dan kecamatan di perbatasan, terutama, dibangunlah Polsek-polsek di sana. Masyarakat di daerah perbatasan kan berhak atas rasa aman dan pelayanan kepolisian".

Selain itu, menurut Ronny, perlu juga perekrutan putra/putri daerah karena mereka dianggap lebih mengenal dan terbiasa menghadapi medan di daerah perbatasan tersebut. "Justru harus polisi-polisi yang memang warga di daerah perbatasan itu. Mereka kan sudah mengenal budayanya, mereka sudah biasa ada di situ. Kalau dikirim orang Jakarta, satu bulan dia nggak betah, mendingan pulang dia".

Sembari menunggu kegiatan ini, Rakor sendiri sudah merumuskan rekomendasi yang terfokus pada peningkatan dan penambahan sarana komunikasi, transportasi, SDM, fisik, Pospol, Polsek perbatasan. Untuk patroli Polisi Air (Polair) dan jaringan internasional. Rakor merekomendasikan akselerasi pembangunan pangkalan gerak Polisi Air (Polair), pengadaan kapal patroli tipe B, pembentukan Liaison Officer Polri di wilayah perbatasan, serta akselerasi MoU Polri dengan kepolisian negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia.