Sabtu, 11 Januari 2025
JAKARTA: Malaysia ternyata tak bisa mengelak dampak krisis keuangan global juga. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah perusahaan di negeri jiran itu ternyata sudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 35.663 orang karyawannya.
Counsellor (Labour) Embassy of Malysia, Zaini bin Yaacob, Senin (8/6), di Jakarta mengatakan, hampir semua perusahaan di negaranya terpukul oleh krisis ekonomi global, sehingga perusahaan terpaksa melakukan PHK. "PHK terbesar terjadi pada karyawan asli Malaysia, dan jumlah kedua adalah tenaga kerja asing," kata Zaini.
Ia menjelaskan, dari jumlah tersebut tenaga kerja lokal (Malaysia) mendominasi, yakni sebesar 27.625 orang, sisanya adalah tenaga kerja asing sebanyak 8.038 orang. "Untuk tenaga kerja asing, berasal dari Thailand, Banglades, Filipina, Indonesia, Nepal, Palestina, dan beberapa negara Asia lainnya," jelasnya.
Para tenaga kerja yang di-PHK kata Zaini, telah mendapatkan haknya dari perusahaan tempat mereka bekerja. "Sehingga tidak ada tenaga kerja lokal dan asing yang tidak mendapatkan haknya sesuai undang-undang yang berlaku di Malaysia," kata dia.
Bagi tenaga kerja asing, mereka dipulangkan ke negara masing-masing, seperti Indonesia, Banglades, Fhilipina, Thailand, Nepal, dan Palestina. "Kecuali bagi tenaga kerja yang di PHK kemudian mereka mendapatkan tawaran di perusahaan lain, mereka tidak dipulangkan tetapi langsung bekerja di perusahaan yang baru," katanya. Namun, jumlah tenaga kerja korban PHK yang langsung mendapatkan pekerjaan baru tersebut tidak signifikan.
Dia menambahkan, sebagian besar perusahaan yang melakukan PHK adalah di sektor jasa, konstruksi, perkebunan/pertanian.
Untuk menghindari PHK lebih banyak lagi, pemerintah Malaysia meminta perusahaan agar tidak serta merta melakukan PHK kepada karyawannya di saat kondisi ekonomi sedang menurun. "PHK adalah jalan terakhir bagi pemerintahan kami," katanya.
Menurut Zaini, sebelum PHK diberlakukan, perusahaan diminta mengurangi jam lembur dan agar melakukan penggabungan devisi/bagian di dalam perusahaan. "Karena dengan cara tersebut perusahaan tidak banyak mengeluarkan biaya operasional," katanya.
