Senin, 3 Maret 2025
Isu Ambalat pula yang membuat sejumlah anggota Komisi I DPR mencecar Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Djoko Santoso dalam Rapat Kerja di Senayan, Senin (08/6). Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Effendy Choirie meminta agar Pemerintah bersikap lebih tegas atas persoalan Ambalat.
Gus Choi -begitu Effendi Choirie biasa disapa-- mencontohkan, apabila ada kapal Malaysia yang melanggar jalur teritorial Indonesia, sudah menjadi resiko jika Indonesia melakukan penembakan di tempat. "Jika Indonesia melakukan penembakan, apa implikasi politik internasionalnya, dan saya perlu jawaban rasional dari Pemerintah?"
Anggota Komisi I lainnya, Hajriyanto Y. Thohari menilai persoalan perdebatan sengketa wilayah perbatasan dengan Malaysia bukan kali ini saja terjadi. "Kasus Ambalat ini menghangat jika ingat Alat Sistem Persenjataan (Alusista). Tapi jika tidak ingat Ambalat, tidak kepikiran lagi. Jadi, hangat-hangat tahi ayam semuanya," katanya.
Bahkan jauh sebelum Ambalat, sengketa Sipadan-Ligitan membuat Indonesia harus kehilangan sebagain wilayahnya. Menurut politisi Partai Golkar itu, persoalan sengketa Ambalat sudah lama terjadi tapi tidak hingga kini belum ada sikap tegas Pemerintah terhadap beberapa pelanggaran yang dilakukan Malaysia. "Secara politik apakah sudah waktunya kita perang atau mendiskusikan tentang perang ini. Jangan sampai terjadi kasus seperti Sipadan dan Ligitan, supaya persoalan Ambalat ini menjadi clear bagi kita," ujarnya.
Menhan Juwono Sudarsono menampik tudingan Pemerintah tidak tegas. Bukan pula berarti Pemerintah tidak berani menembak kapal Malaysia yang melakukan pelanggaran. Indonesia, kata Juwono, lebih mementingkan jalur perundingan dengan negara tetangga alias diplomasi. "Kita lebih menegaskan lewat jalur perundingan dan melakukan gelar kekuatan TNI untuk amankan hak daulat kita. Jika kita menembak duluan, kita akan kalah dalam perundingan," tambahnya.
Menteri Pertahanan menjelaskan Ambalat merupakan sebuah konsensi minyak dan bukan pulau. Kepentingan dari perebutan blok ini lebih karena hak daulat untuk mengeksplorasi minya di Blok Ambalat. Menurutnya, garis pantai sebuah negara adalah, mulai dari 1 km sampai 12 km atau disebut dengan ZEE yang diadopsi dari Hukum Laut Internasional. Jarak 12 km sampai 24 km merupakan Zona Tambahan atau kedaulatan terbatas yang dimiliki oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (kegiatan eksplorasi), Departemen Kesehatan, dan Departemen Hukum dan HAM terkait persoalan imigrasi.
Jarak hak daulat sebuah negara lebih dari 24 km. Hak daulat ini dimiliki oleh negara yang mempunyai garis pantai paling dekat Ambalat. Artinya Indonesia punya klaim untuk Blok Ambalat. Faktanya, selama ini Indonesia menjadi negara pertama yang melakukan eksplorasi minyak di sana. "Setelah Sipadan Ligitan, ada dua klaim tumpang tindih tentang Hak Daulat Ambalat. Maka itu kita harusnya membela Departemen Luar Negeri dalam mempertahankan Hak Daulat kita," ujarnya.
Untuk itu, ia meminta agar masyarakat Indonesia mau menahan diri tidak terprovokasi atas pelanggaran wilayah yang dilakukan kapal Malaysia. "Jangan sampai kita terpancing provokasi dengan Malaysia. Lakukan terus diplomasi dan gelar kekuatan yang pas agar kita bisa pertahankan Ambalat. Jangan sekali-kali memulai, kecuali mereka memulai baru kita serang," tegasnya.
Hal yang sama juga diutarakan Panglima TNI Djoko Santoso. Menurutnya, keberadaan TNI di Ambalat adalah untuk mempertahankan milik negara. Ia menjelaskan, pihak TNI sudah mengantisipasi apabila perang terjadi, yaitu, dengan melakukan latihan gabungan di tiap wilayah perbatasan. "Artinya bukan hanya di Ambalat saja, Selat Malaka, dan Pulau Natuna juga turut dilakukannya latihan gabungan. Kita tetap mempertahankan wilayah Indonesia dari Timur sampai Barat," katanya. Ia menambahkan, TNI siap melakukan perintah yang dihasilkan oleh kebijakan pemerintah. "Berdamai atau perang, kita siap menerima tugas negara," pungkasnya.
Delegasi DPR
Beberapa anggota Komisi I malam ini akan berangkat ke Malaysia. Keberangkatan ini terkait persoalan Ambalat yang sampai sekarang belum menemukan muaranya. "Ada lima orang yang akan berangkat malam ini," ujar Pimpinan Delegasi Yusron Ihza Mahendra.
Dijelaskan Yusron, keberangkatan delegasi parlemen Indonesia untuk bertemu dengan Ketua Parlemen, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri Malaysia. "Kita berada di Malaysia selama tiga hari, kita kesana untuk menegaskan bahwa Indonesia tetap pada posisi awal, yaitu Ambalat merupakan milik Indonesia," katanya.
Ketua Komisi I Theo L. Sambuaga memberikan penjelasan senada. Keberangkatan lima orang delegasi parlemen Indonesia untuk melakukan diplomasi dengan pihak Malaysia. Ada lima orang, diantaranya, Yusron Ihza Mahendra (F-PBR), Happy Bone (Zulkarnaen F-PG), Djoko Soesilo (F-PAN), Andreas Pareira (F-PDIP) dan Sidki Wahab (F-Demokrat). "Mereka akan melakukan tugas negara. Saya berharap mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik," pungkasnya.
Pelanggaran ASEAN Charter
Ahli Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menilai keberangkatan sejumlah anggota DPR ke Malaysia kurang tepat. Menurut Hikmahanto, persoalan Ambalat adalah urusan pemerintah karena terkait dengan batas-batas negara. Untuk itu, pembahasan masalah ini semestinya dilakukan secara G to G (Government to Government), bukannya parlemen yang turun tangan.
Guru Besar Fakultas Hukum Indonesia ini juga mengingatkan agar pemerintah menangani masalah ini dengan hati-hati. Penyelesaian terburu-buru, kata Hikmahanto, harus dihindari. Pemerintah harus mengumpulkan bukti-bukti kuat terlebih dahulu sebelum melakukan perundingan. Pengalaman kasus Sipadan-Ligitan, dimana Indonesia kalah, seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah. "Kalau cepat-cepat (penyelesaiannya), Ambalat bisa lepas seperti Sipadan Ligitan," ujarnya.
Di luar itu, Hikmahanto menilai Malaysia telah melanggar ASEAN Charter yang telah ditandatangani negara-negara ASEAN. Ia menyebut Pasal 2 C yang berbunyi tindakan provokasi berupa ancaman kekuatan bertentangan dengan hukum internasional. "Jadi, Indonesia harus meminta Malaysia stop melakukan atas dasar ASEAN Charter," Hikmahanto menambahkan.
