’’Kemiskinan memang masih besar, tapi angkanya sudah mulai menurun,’’ kata Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah pada pembukaan Musyawarah Besar IX Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia di Jakarta kemarin (19/1).
Selain itu, untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah juga membuka tiga kluster. Kluster pertama terdiri atas bantuan dan jaminan sosial bagi mereka yang memang sangat miskin dengan program beras untuk rakyat miskin (raskin), serta program bantuan operasional sekolah (BOS).
Selanjutnya, pemerintah melalui Depsos membuat program keluarga harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT).
Kluster kedua adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Di sini pemerintah memberikan dana kepada kecamatan-kecamatan dan kelompok-kelompok untuk meningkatkan penghasilan secara mandiri. Saat ini hampir setiap kecamatan telah mengalokasikan dana Rp 3 miliar untuk program tersebut.
Kepada usaha kecil dan menengah, pemerintah memberikan kredit usaha rakyat (KUR) yang jaminannya diasuransikan Askrindo. Agar program itu berjalan mulus, pemerintah memberikan hampir Rp 2 triliun untuk Askrindo. Saat ini kredit sudah dikucurkan kepada masyarakat dan nasabahnya hampir 12.000 orang. ’’Tahun ini diharapkan bisa meningkat menjadi Rp 24 triliun. Yang pasti, konteks semua itu adalah upaya kita mengurangi kemiskinan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Mensos atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih kepada para perintis kemerdekaan. Sebab, pemerintah memahami benar dan mengetahui jasa-jasa para perintis kemerdekaan. Karena itu, sebagai sumbangsih dan penghargaan atas jasa-jasa mereka, pemerintah memberikan bantuan/tunjangan.
Pemerintah juga memberikan anggaran yang memadai untuk perbaikan rumah-rumah para perintis kemerdekaan sekitar Rp 25 juta. ’’Perintis kemerdekaan jumlahnya tidak banyak. Selain itu, setiap tahun disediakan biaya pengobatan Rp 2 juta,’’ ujar Mensos.