Pejabat Diharapkan Tidak Ikut Kampanye Pilpres

Cuplik.Com - Yogyakarta: Pejabat negara atau pejabat publik sebaiknya tidak  ikut kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 karena mereka merupakan pelayan masyarakat.

"Memasuki masa kampanye Pilpres 2009 ini ditengarai banyak pejabat publik yang `all out` membantu kampanye partai mereka untuk memenangkan kandidat capres," kata staf pengajar ilmu pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Wawan Mas'udi S.IP, MPA., Jumat.

Menurut dia, setelah menjadi pejabat publik mereka seharusnya melepas semua atribut kepartaian dan bebas dari kepentingan golongan.

"Tetapi yang terjadi saat ini pejabat publik beramai-ramai mendukung agenda partainya untuk kepentingan Pilpres 2009, padahal seharusnya para pejabat publik tidak ikut-ikutan kampanye karena mereka sekarang bukan milik golongan tertentu tetapi milik rakyat," katanya.

Ia mengakui ada peraturan yang menyebut pejabat publik boleh terlibat berkampanye dengan mengajukan cuti kampanye terlebih dahulu.

"Namun kenyataan di lapangan rakyat akan kesulitan membedakan mereka tampil sebagai pejabat publik atau sebagai tokoh partai. Meski ijin cuti kampanye ada aturannya tetapi menurut saya hal tersebut menyalahi etika politik, seperti bupati dibaca rakyat sebagai seorang bupati atau sebagai seorang jurkam," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, meski telah mengurus ijin dan berstatus cuti kampanye tetapi dalam pelaksanaanya tetap saja akan ada penyalahgunaan kewenangan dan menggunakan fasilitas negara yang melekat padanya.

"Fasilitas negara ini seperti sarana atau transpotasi ke lokasi kampanye, pengamanan bagaimana, uang untuk kampanye dari mana, dan sebarek pertanyaan kritis lain bisa menginvestigasi mereka. Saya yakin mereka tetap akan menggunakan fasilitas negara," katanya.

Wawan mengatakan, cuti kampanye juga akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik seperti seorang bupati atau wakil bupati yang dijadwalkan mengunjungi acara masyarakat batal akibat bersamaan dengan jadwal kampanye.

"Meski demikian efek negatif dari berkurangnya pelayanan ke masyarakat selama cuti kampanye tidak akan sebesar efek negatif dari pertarungan politik yang akan berjalan tidak fair," katanya.

Ia menambahkan, tidak sependapat dengan adanya parpol yang menyatakan capres mereka dianak tirikan oleh negara karena tidak berstatus sebagai pejabat.

"Ini harus diluruskan karena justru banyak pejabat ditingkat daerah yang berpartisipasi ikut kampanye dukung capres partai tersebut. Ketika mereka kekurangan sumber daya politik nasional, mereka akan mengambil sumber daya politik di daerah," katanya.