Ketua MUI Sesalkan Pernyataan Menkes

Cuplik.Com - Jakarta: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan menilai, pernyataan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang menyebut MUI tak mempunyai hak menentukan halal atau haram soal vaksin meningitis (radang selaput otak) bisa meresahkan masyarakat. "Menkes tidak semestinya bicara begitu," kata Amidhan di Jakarta, Ahad (14/6) seperti dikutip ANTARA.

Amidhan mengatakan, pernyataan Menkes itu dikemukakan pada sidang Tanwir II Aisyiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemarin. "Saya membaca pernyataan itu saat melihat tulisan (running teks) pada salah satu televisi Ahad pagi," ucap Amidhan.

Menkes, kata Amidhan, berjanji akan datang ke Kantor MUI untuk mengklarifikasi pernyataan itu 16 Juni mendatang. Menurut ia, MUI punya hak menentukan halal atau tidaknya suatu produk sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Salah satu pasal secara eksplisit menyebutkan sertifikasi halal atau haram ditetapkan MUI.

Selain itu, MUI juga mempunyai dua lembaga yaitu Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Komisi Fatwa dan Hukum. "Jadi sebelum menetapkan produk itu haram atau tidak, tim melakukan penelitian baik di lapangan maupun uji laboratorium," kata Amidhan. "Hasil itu dibawa ke rapat bersama komisi fatwa. Kami sudah berpengalaman selama 20 tahun menangani masalah ini."

Lebih jauh Amidhan mengatakan, soal vaksin meningitis yang mengandung enzim babi, diterima MUI dari Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara (MPKS) Departemen Kesehatan yang melakukan rapat dengan produsen vaksin meningitis. Bahkan, dari hasil rapat MPKS dan produsen itu, kata ia, pihak produsen vaksin meningitis, Glaxo Smith Kline (GSK), mengakui vaksin meningitis ini mengandung enzim babi. "Karena itu, kami telah menetapkan bahwa vaksin ini haram," ucap Amidhan.

Ia menjelaskan, MUI telah melayangkan surat ke pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait keharusan penggunaan vaksin meningitis. Langkah itu ditempuh karena semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji telah sepakat vaksin meningitis menggunakan enzim babi dan hukumnya haram. "Kita masih menunggu kabar dari pemerintah Arab Saudi, namun kalau tetap digunakan, maka akan digunakan unsur keterpaksaan atau dalam kondisi darurat," kata Amidhan.

Namun, MUI mengimbau kepada pemerintah dalam pemberian vaksin untuk calon haji, seharusnya mencari vaksin yang halal dan tak mengandung enzim babi. "Kalau ini tetap dipaksakan, tentunya menimbulkan keresahan di masyarakat," ucap Amidhan, menegaskan.