"Misalnya mengatakan bahwa pihaknya dikeroyok. Kalau beliau seorang ksatria, tidak akan menggunakan cara-cara ini, seolah didzalimi," kata Yuddy usai kampanye pasangan JK-Wiranto di Padang, Minggu (14/6).
Menurut Yuddy, SBY telah menciptakan instabilitas dengan berbagai kata-kata bersayap. Seharusnya SBY cukup dengan menunjuk orang dan memberi sanksi siapa saja orang di dalam pemerintahan, yang dianggap 'mengobok-obok' pemerintah.
"Kalau itu ditujukan pada JK, itu salah alamat, karena JK tak pernah mengobok-obok, dan menjelek-jelekkan pemerintah," ujarnya.
Politisi asal Golkar ini juga menyatakan salah alamat jika pernyataan SBY yang menuding ada pejabat berbisnis ditujukan kepada JK. JK, ujar Yuddy, berasal dari keluarga saudagar yang telah berbisnis di sektor riil sejak masa revolusi seperti bisnis pabrik semen, perhotelan, pusat perbelanjaan, serta dealer mobil.
"Saya jamin 95 persen bisnis keluarga JK tidak ada hubungannya dengan kegiatan pemerintahan. Hanya lima persen yang bisa saja berhubungan dengan pemerintahan, tapi itu pasti ikut tender," imbuh Yuddy.
Jika ada yang salah dari keluarga JK, lanjutnya, proses saja secara hukum. JK tidak akan menghalangi, tetapi harus menunjukkan siapa dan dimana letak kesalahannya.
Menurut Yuddy, pebisnis yang terpilih menjadi pemimpin lebih baik dari pada seorang pemimpin yang menggunakan pebisnis untuk membiayai politik.