Rakerwil SNI: Perda Harus Memihak dan Melindungi Nelayan

Cuplik.Com - Ciamis: Rapat kerja wilayah (Rakerwil) Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Jawa Barat yang berlangsung di perum nelayan bojong slawe-parigi Kabupaten Ciamis pada tanggal 13-14 Juni 2009, merupakan tindak lanjut dari Musywil SNI Jawa Barat yang sebelumnya dilaksanakan di Kab. Indramayu.

Dalam pertemuan itu hadir beberapa delegasi 5 Kabupaten seperti Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Ciamis, dan Kabupaten Garut. Selain pelaksana badan pengurus harian  Dewan Majelis Nelayan SNI Jawa Barat hadir beberapa tamu undangan dari DPRD Ciamis dan lembaga nelayan lainnya.

Beberapa point Rakerwil yang disinggung seperti pencemaran limbah, industri pariwisata, kesejahteraan ekonomi nelayan yang mandiri, dan pengembangan kapasitas anggota SNI Jawa Barat. Industri pariwisata yang selama ini gencar dilakukan di daerah Jawa barat bagian selatan telah meminggirkan nelayan tradisional.

Apa yang di sampaikan oleh Ujang salah satu nelayan Ciamis menuturkan, bahwa dirinya bersama keluarga dulu tinggal di daerah Pangandaran tapi akibat di bangunnya industri pariwisata dia harus terpinggirkan dan harus di relokasi.

Selain itu bagi nelayan pantai utara (pantura) seperti Indramayu lebih menyentil bagaimana limbah dan padatnya nelayan (over fishing) tentu menyulitkan bagi kami nelayan di sana untuk meningkatkan pendapatan, tutur Hatta nelayan asal Indramayu.

Selain beberapa masalah tadi persolan tidak adanya dana paceklik saat nelayan terkena musim barat, persolan harga ikan yang selalu di monopoli oleh para tengkulak juga di singgung oleh nelayan asal Garut dan Cirebon. Budi Laksana selaku Presidium dan salah satu dekralator SNI Jabar mengatakan program kerja ini, akan menjadi program perjuangan SNI Jabar baik itu yang sifatnya panjang dan menengah.

Salah satu mandat yang penting di laksanakan adalah peraturan daerah yang harus melindungi nelayan tradisonal mengenai haknya sebagai warga negara. Prioritaskan nelayan sebagai aset pemerintah profinsi (pemprof) Jabar karena banyak juga hasil retribusi yang masuk dari nelayan tapi tidak kembali kepada nelayannya. selain itu, mengenai tingginya nilai hutang nelayan kepada tengkulak Budi hanya bilang bangun ekonomi koperasi mandiri yang diurus oleh dan untuk kepentingan nelayan saat ditemui redaksi cuplik.com sebelum menutup acara rakerwil.

Hasil-hasil rakerwil sendiri untuk segera dilaksanakan adalah membentuk kepengurusan SNI di tingkat Kabupaten/Kota yang belum terbentuk, membentuk koperasi nelayan yang mandiri, sedangkan untuk jangka panjang adalah peraturan daerah yang melindungi hak-hak nelayan tradisional, dan menuntut segera kepada pemerintah untuk merehablitasi laut dari pencemaran limbah, abrasi pantai akibat degradasi sumber daya alam karena penangkapan ikan yang menggunakan jaring trawl.

Oleh karena itu pemerintah harus konsisten untuk menegakan hukum sesuai keputusan presiden (kepres) No. 39 tahun 1980.