"Ke depannya, privatisasi BUMN harus ditujukan untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya dapat menguntungkan rakyat Indonesia," ujar Boediono dalam diskusi perbankan syariah, Jumat (19/6) di RM Panyawangan, Bandung.
Dengan demikian, hingga periode waktu tertentu, pengelolaan BUMN dengan mengombinasikan peran swasta dan pemerintah masih harus dimungkinkan. "Jika BUMN go public, atau memiliki strategic partner, segala aktivitas BUMN menjadi dapat diteropong sehingga terbangun transparansi dan tata kelola yang efektif dan efisien," ujarnya.
Terkait penyelesaian tenaga kerja Indonesia, mantan gubernur Bank Indonesia ini mengatakan, masih banyak hal yang dapat diperbaiki, mulai dari perekrutan TKI di desa-desa hingga pemulangan mereka dari negara tujuan. Namun, sayangnya Boediono tidak merinci strategi yang akan diambilnya.