"Batasan-batasan iklan jelas berdampak kurang efektifnya serangan udara Mega Pro," kata Sekretaris tim kampanye nasional pasangan Mega-Prabowo Hasto Kristianto di kantor BP Presiden PDIP, Jakarta, Minggu (21/6).
Hasto mengungkapkan tidak diperbolehkan tampilnya iklan yang menunjukan perbedaan ekonomi neoliberalis dan ekonomi kerakyatan, jelas menunjukan suatu tekanan kepada Mega Pro.
"Padahal ini (iklan Mega Pro) termasuk keberanian Mega Pro terhadap kontrak politik pemuda, mahasiswa, kepala desa, guru dan sebagiannya belum tersosialisasi dengan baik. Inilah sebenarnya komitmen Mega Pro dengan membuat konstitusi dengan rakyat melalu kontak politik itu," ujarnya.
Selain itu, tutur dia, Mega Pro juga mendapat tekanan dalam bentuk psikologis. Mulai dari Hasim Djojohadikusumo yang tiba-tiba dipangil pihak kepolisian dan dicari-cari kesalahannya pada tahun 1990-an.
"Bupati-bupati PDIP yang jelas memberikan dukungan kepada Mega Pro dan mereka punya angka spektakuler, karena terpilih kembali pada jabatan kedua dengan angka yang cukup besar. Seperti dari Magelang, Sleman kemudian mereka disidik oleh aparat kepolisian," tambahnya.
Sementara internal SBY bebas dari tekanan itu psikologis. Padahal selama SBY menjabat terjadi kebocoran APBN tahun 2008-2009. "Artinya besaran korupsi adalah manajemen kebijakan fiskal kita, tapi tidak ada yang tersentuh di situ," pungkas Hasto.