Demokrat Getol Minta Jatah Kursi Ketua DPR

Cuplik.Com - JAKARTA: Partai Demokrat kian getol meminta jatah kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014. Bila, keinginan itu benar-benar terwujud, lantas bagaimana nasib sistem perimbangan kekuasaan nantinya?

Pertanyaan tersebut dilontarkan Koordinator Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang. Dia khawatir sistem kontrol kekuaasaan bakal terganggu bila kader Demokrat menduduki posisi nomor satu di DPR.

Mayoritas kursi di DPR memang didominasi partai pendukung calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bila kursi Ketua DPR juga dilahap, maka bukan tidak mungkin fungsi kontrol pemerintah yang dilakukan DPR menjadi lemah.

"Kalau Ketua DPR-nya dari partai Demokrat, hampir pasti lembaga itu menjadi alat kekuasaan pemerintah ketimbang sebagai lembaga kontrol," pungkas Sebastian kepada pers, Jumat (17/7/2009).

Dia menambahkan ekses negatif yang bisa timbul adalah legislatif nantinya hanya melegitimasi kebijakan yang diambil pemerintah. Kekuatan untuk mengkritisi pemerintah pun ikut kendor.

"Seharusnya sistem kenegaraan berjalan secara berimbang," katanya.

Meski demikian, Sebastian tidak menampik pemerintahan mendatang berjalan efektif bila Ketua DPR berasal dari Partai Demokrat. "Pemerintah lebih stabil karena kebijakan pemerintah bisa berjalan mulus," ujarnya.

Dia menjelaskan, di beberapa negara demokratis, partai pemenang secara otomatis memang bisa menjabat sebagai Ketua DPR. Namun hal tersebut, kata dia, bergantung kepada peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

Di Indonesia, aturan itu tertuang dalam Rancangan Undang-undang Sistem Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU Susduk). "Tetapi pengesahannya terhambat oleh ketentuan pemilihan Ketua DPR periode mendatang," sambungnya.