Tuntut Kesejahteraan Bagi Tenaga Honorer

Cuplik.Com - SLAWI,Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Cabang Kabupaten Tegal menuntut pemerintah setempat untuk memberikan tambahan uang kesejahteraan dan membayarkan instentif bagi mereka. Para tenaga honorer tersebut juga meminta agar pemerintah mengamankan database tenaga honorer, yang masuk dalam daftar tunggu pengangkatan CPNS. Tuntutan itu mereka sampaikan saat beraudiensi dengan Pemerintah Kabupaten Tegal, di ruang rapat sekretariat daerah Kabupaten Tegal.

Ketua DPC FTHSNI Kabupaten Tegal, Nuraeni, mengatakan, FTHSNI merupakan tenaga honorer non APBN/APBD, yang mengabdi di sekolah negeri. Mereka terdiri dari guru SD, SMP, SMA, SMK, serta tenaga teknis dan administrasi pada sekolah negeri, dengan anggota keseluruhan sekitar 1.800 orang.

Selama ini, para tenaga honorer tersebut hanya mendapatkan tunjangan fungsional dari pemerintah pusat sebesar Rp 200.000 per bulan, atau insentif sebesar Rp 150.000 per bulan, yang dapat tunjangan fungsional rata-rata dari guru kelas, yang guru mata pelajaran mendapat insentif, ujarnya. Namun saat ini, insentif yang seharusnya sudah berjalan selama tujuh bulan, belum dibayarkan kepada mereka. Padahal sudah tanya ke provinsi, dana sudah turun, tutur Nuraeni. Selain itu, FTHSNI juga meminta Pemkab Tegal mengalokasikan dana APBD untuk tambahan kesejahteraan bagi mereka.

Selama ini, para tenaga honorer hanya mendapatkan honor dari sekolah, yang nilainya bervariasi. Ada yang dapat Rp 100.000 per bulan, ada yang Rp 200.000 per bulan, katanya. Menurut Nuraeni, FTHSNI juga meminta agar pemerintah mengawal database tenaga honorer, yang masuk dalam daftar tunggu pengangkatan CPNS, sebanyak 987 orang. Hal tersebut untuk menghindari agar tidak terjadi manipulasi data.

Kemampuan Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Sriyanto mengatakan, pemberian insentif dari Pemda tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Pada 2009 kali ini, APBD Kabupaten Tegal mengalami defisit sekitar Rp 42 miliar. Sementara untuk tahun 2010, Pemkab Tega l juga belum mendapat informasi mengenai besaran nilai DAU yang akan diterima.

Dalam hal ini, kami belum bisa memberikan jawaban, katanya. Apabila kondisi keuangan pemda memungkinkan, tuntutan tersebut akan dipikirkan. Menurut Sriyanto, saat ini nilai gaji pegawai yang harus dibayarkan Pemkab Tegal mencapai Rp 588 miliar per tahun. Padahal, DAU yang diterima hanya sekitar Rp 642 miliar. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal, Dimyati mengaku siap membantu FTHSNI.

Meskipun demikian, ia meminta agar FTHSNI terus memperjuangkan kejelasan nasib mereka hingga tingkat pusat. FTHSNI juga diharapkan mampu bekerja dengan baik, sehingga menghasilkan siswa yang berkualitas.