BPK Dianggap Sering Permalukan Pemerintah

Cuplik.Com - Hujatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah rupanya membuat telinga Sri Mulyani Indrawati panas. Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Menteri Keuangan itu tidak tahan dengan kritikan-kritikan BPK yang selalu mengatakan laporan keuangan pemerintah amburadul. Menurutnya, hal itu seharusnya bisa dimaklumi karena dalam membangun reformasi keuangan yang baik, transparansi dan akuntabilitas keuangan, tidak bisa segera dicapai.

"Pak Anwar Nasution (Ketua BPK), itu paling pintar mempermalukan," ujarnya diawal-awal membuka pembicaraan sebagai pemakalah di Seminar Nasional yang diadakan BPK, Rabu (22/7). Buktinya, kata Sri Mulyani, saat pemeriksaan laporan keuangan semester satu, Anwar akan bikin headline gede di koran-koran yang menyatakan keuangan pemerintah amburadul. Ia beranggapan, tak hanya Menteri Keuangan yang dibuat repot, gubernur, bupati dan pemerintah daerah lain juga sering dibuat panas. "Saya jadi sering dibuat repot untuk menangapi HL (headline) media," katanya lagi.

 

Sri Mulyani mengakui banyak hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah dan semuanya masih dalam proses, contohnya administrasi aset-aset negara yang sampai saat ini masih berjalan. Namun, ia beranggapan bahwa apa yang dikatakan BPK tidak selalu benar. "Tapi tetap, kita memang butuh BPK yang galak agar pemerintahnya bisa baik dan cepet benar," ujarnya.

 

Lantas, apa tanggapan Menkeu soal keraguan BPK atas jumlah utang luar negeri pemerintah? Menurut Sri Mulyani, dalam laporan BPK sebenarnya opini mengenai utang luar negeri pemerintah adalah wajar tanpa pengecualian (WTP). Jadi sudah jelas, katanya, pernyataan yang dikeluarkan oleh Bachtiar Arif, Kasbudit Litbang Pemeriksa Keuangan dan Kinerja BPK, adalah salah.

 

Sekadar mengingatkan, Selasa (21/7), Bachtiar Arif mengatakan BPK meragukan jumlah utang luar negeri yang dirilis pemerintah. Soalnya, pencatatan utang luar negeri pemerintah ternyata belum dikonfirmasikan ke negara kreditor. "Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) tahun 2008, salah satu penyebab disclaimer adalah utang luar negeri, dimana jumlah utang luar negeri pemerintah diragukan kebenarannya," ucapnya.

 

Menurut Bahtiar, jumlah utang luar negeri pemerintah saat ini masih diragukan lantaran sistem laporan yang belum benar. "Angka yang ada hanya angka-angka umum, sedang laporan keuangan pemerintah sendiri angkanya masih dipertanyakan," ujarnya. Sehingga berapa rasio utang yang dipakai pemerintah saat ini, kebenarannya belum bisa diyakini, tambahnya.

 

Keraguan Bachtiar ini terkait rasio utang yang diklaim pemerintah yang turun pada tahun 2008 menjadi 33 persen dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto), diragukan kebenarannya. Pasalnya, setelah dilakukan audit oleh BPK, ternyata pencatatan utang ini belum dikonfirmasi kepada negara kreditor. Begitu pula dengan nilai bunganya yang masih diragukan.

Sri Mulyani pun tidak tinggal diam. Ia bereaksi tegas atas pernyataan tersebut. "Saya tidak mau menanggapi pernyataan staf ecek-ecek," katanya kepada wartawan usai seminar. Lagi pula, kata dia, kalau pernyataan itu benar maka seharusnya dicatat dalam laporan BPK, tapi faktanya disebutkan wajar dan BPK sendiri sudah mengklarifikasi. "Jadi saya juga bingung, BPK spoke person-nya siapa," ujar wanita yang biasa disapa Ani ini.