KPU Tidak Jelaskan Jumlah DPT, Hasil Pemilu Juli 2009 Tidak Akan Beres

"Siapa pun presidennya, enggak akan aman karena memiliki potensi digugat," kata Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti di gedung Dewan Perwakilan Daerah RI, Jakarta, Jumat (24/7) siang. Karena itu, Ray mengimbau KPU untuk tidak meremehkan pasangan capres-cawapres yang tidak mau menandatangani hasil perhitungan suara pilpres.

"Jadi jangan dianggap lemah-lah. Kalau mereka enggak tanda tangan, berarti membuka ruang untuk selalu menggugat hasil pilpres," ujarnya.

KPU, Kamis (23/7), telah merampungkan rekapitulasi hasil pemungutan suara pilpres. Pasangan SBY-Boediono keluar sebagai pemenang dengan memperoleh 60,80 persen suara, disusul pasangan Megawati-Prabowo di posisi kedua (26,79 persen), dan JK-Wiranto berada di posisi ke iga (12,41 persen).

Dalam rekapitulasi itu, saksi dari pasangan Mega-Prabowo tidak hadir, sementara saksi dari pasangan JK-Wiranto walk out dari ruangan. Ke dua pasangan capres tersebut mengancam tidak akan menandatangani hasil perhitungan suara pilpres yang dilakukan KPU. Pasalnya, DPT yang mereka miliki berbeda dengan DPT yang digunakan oleh KPU provinsi seluruh Indonesia.

Tim sukses dari pasangan JK-Win bahkan menemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan Pilpres 2009, di antaranya ketidakakuratan jumlah data pemilih tetap di sejumlah daerah. Misalnya di Jawa Tengah yang mengalami pembengkakan 6 juta suara dibanding DPT sebelumnya. Juga di Riau.