KPU Harus Punya Upaya Hukum Mengatasi Kasus Pemilu

Cuplik.Com - Jakarta - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan penetapan perolehan kursi tahap dua harus segera dilaksanakan. Apabila putusan lembaga hukum tertinggi ini dirasakan bermasalah, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mencari bentuk upaya hukum untuk menghadapinya.

"Secara hukum, itu kan putusan hukum tertinggi. Kalau tidak ada upaya melawannya secara hukum, itu harus dieksekusi oleh KPU," ujar pakar hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (28/7/2009) malam.

Seperti diberitakan, berbagai kalangan dan ahli menilai putusan MA atas uji materi peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 itu telah mengambil lahan MK sebagai penentu sengketa hasil pemilu. "Saya melihat ada masalah," tandas Saldi.

Akan tetapi, lanjut Saldi, apa pun keputusan KPU harus segera dilakukan sebab akan menyangkut penyikapan hukum secara keseluruhan. "Maka yang harus dipikirkan adalah upaya hukum apa yang bisa dilakukan untuk itu (jika ingin melawan). Kita tidak bisa lakukan langkah politik untuk menghadapi putusan hukum ini," jelas Saldi.

Saldi membandingkan dengan kasus Pilkada di Depok yang memenangkan Nurmahmudi Ismail, juga sempat berpolemik. "Dulu kan kasus Depok itu sudah final tapi kan ada MA di atasnya. Tapi kalau sekarang kan MA sendiri, sekarang lebih berat," terang Saldi.

"Ini kan menyangkut sejumlah kursi dalam DPR ke depan, semakin cepat semakin baik diselesaikan," jelas Saldi.