Saldi menanggapi kemungkinan peta politik mendatang di Indonesia ketika mayoritas kursi di DPR diperoleh Partai Demokrat bersama koalisinya, sedangkan posisi pemerintahan yang dipimpin Presiden dimenangkan oleh SBY-Boediono yang diusung oleh partai serta gabungan partai tersebut.
"Jangan sampai terjadi mayoritas absolut di parlemen. Akan sulit nantinya masyarakat melihat proses politik yang wajar. Bisa menimbulkan jalannya sistem pemerintahan menuju rezim otoriter," kata Saldi, saat berbincang dengan Primair Online, Rabu (29/7).
Menurut dia, akan terjadi mayoritas absolut, apabila kekuatan politik yang sama dengan pemerintah di parlemen komposisinya mencapai angka 70 sampai 75 persen. Nantinya, kata dia, segala keinginan pemerintah akan selalu disetujui tanpa adanya proses yang seimbang. "Jika begitu, DPR cuma jadi tukang stempel nantinya," kata dia.
Tetapi, sambung dia, menjadi tidak bagus juga apabila mayoritas partai di parlemen tidak berasal dari kekuatan politik pemerintahan. Pasalnya, kata dia, dapat menimbulkan jalannya pemerintahan yang tidak stabil.
"Seluruh program dan anggaran kerja pemerintah bisa terhambat. Tapi, ini pun hanya dugaan saja," kata dia.
Oleh karena itu, kata dia, kondisi sekarang ini sudah cukup ideal dengan adanya perolehan kursi mayoritas Partai Demokrat beserta koalisinya yang hanya mencapai sekitar 56 persen.
"Bagi saya itu sudah cukup buat modal pemerintah untuk mendapat dukungan parlemen," katanya.
Meski begitu, dia mengingatkan, persentase sisa kursi di parlemen yang diperoleh oleh kalangan partai nonpemerintah juga sudah cukup untuk melakukan pengawasan demi jalannya pemerintahan yang proporsional.
"Meskipun dalam teori presidensial, antara legislatif dan eksekutif tidak ada pengaruhnya. Tetapi dalam hal tertentu ada titik program yang saling bersinggungan, yang memerlukan dukungan dari parlemen," katanya.