Sabtu, 1 Maret 2025
Demikian disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Bogor Max Sopacua kepada wartawan Senin (5/10) di Bogor yang didampingi Sekretaris DPC Susetyiono, bendahara Tb. Nasrul, dan sejumlah pengurus lainnya.
Menurut Max, semestinya nama yang sudah ditetapkan DPP untuk menjadi ketua dewan harus diamankan dan ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang (UU) tentang Susduk DPR, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yakni ketua dewan berasal dari partai pemenang pemilu. "Sesuai aturan, sudah tak ada persoalan lagi dalam penetapan ketua dewan yakni dari Partai Demokrat dan nama calon ketua sudah diputuskan DPP," katanya.
Namun, sampai saat ini yang terjadi ada anggota fraksi Demokrat yang tidak menjalankan kebijakan partai tersebut. Bahkan, berupaya untuk menjegalnya dengan berbagai alasan. "Pengurus partai sudah mengidentifikasi nama-nama anggota fraksi yang melawan kebijakan partai. Jika masih saja terus mengabaikan keputusan partai, maka DPC akan mengusulkan untuk dilakukan PAW," jelasnya.
Max mengatakan, hanya satu nama yang ditetapkan sebagai calon ketua dari partai Demokrat yaitu Adjat Sudrajat. Tapi, dalam perjalanannya, sampai sekarang ada upaya penggajalan yang dilakukan dari beberapa anggota fraksi. "Masalah ini sudah sampai muncul peringatan partai kepada sejumlah nama anggota fraksi. Bahkan, Ketua DPD Jabar yakni Iwan R. Sulanjana juga sudah turun untuk membahasnya," ujarnya.
Namun, peringatan yang diberikan beberapa waktu lalu tidak diindahkan oleh sejumlah anggota fraksi tersebut. Bahkan sebaliknya, sampai sekarang ada upaya untuk menjegal dengan berbagai alasan seperti koalisi yang ada di pusat tidak mesti diikuti di Kab. Bogor, serta adanya usulan agar dilakukan uji publik untuk calon pimpinan dewan.
