LKY Minta Pemerintah Tinjau Kembali Kenaikan Elpiji

Cuplik.Com - Yogyakarta: Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan mengenai kenaikan harga elpiji ukuran 12 kilogram, karena naiknya harga bahan bakar itu memberatkan konsumen.

"Dilihat dari daya beli konsumen dan rayonisasi atau pemerataan pengguna elpiji berdasarkan tingkatannya, kebijakan kenaikan harga elpiji 12 kilogram dirasa sangat memberatkan," kata Ketua LKY Widijantoro di Yogyakarta, Senin (12/10).

Ia mengatakan, jika tidak ada pemberlakuan rayonisasi dikhawatirkan akan terjadi monopoli pembelian elpiji oleh konsumen kalangan ekonomi atas, sehingga kenaikan harga elpiji 12 kilogram akan menimbulkan gejolak permintaan yang berpengaruh pada konsumen.

"Permasalahan yang harus diantisipasi adalah bagaimana konsumen tingkat menengah ke bawah yang banyak menggunakan elpiji ukuran 3 kilogram tidak terkena imbas kenaikan harga elpiji 12 kilogram, karena ada kecenderungan konsumen menengah ke atas akan beralih ke elpiji 3 kilogram," katanya.

Untuk itu, menurut dia, kebijakan rayonisasi dan pemerataan terhadap distribusi elpiji 3 kilogram penting untuk diterapkan. Dengan data yang tepat mengenai klasifikasi masing-masing tingkat konsumen, distribusi elpiji menurut tingkatannya bisa tepat sasaran.

"Namun demikian, Indonesia masih memiliki permasalahan dalam penyediaan bahan dasar, berkaitan dengan pemberian subsidi. Jika dilihat dari sisi akses terhadap sumber daya bahan utama (energi), problem yang sering ditemui adalah bagaimana konsumen mendapat akses energi yang murah dan terjangkau," katanya.

Sehubungan dengan hal itu, menurut dia, jika berbicara mengenai kebutuhan dasar seharusnya tetap ada subsidi, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Kebutuhan dasar yang menyangkut daya jangkau masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Pemerintah jangan menggunakan hukum pasar dalam menentukan harga. Jika pemerintah menggunakan hukum pasar, harga akan semakin tinggi," katanya.

Ia mengatakan, jika yang menggunakan hukum pasar adalah sesuatu yang tidak menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, mungkin tidak menimbulkan masalah.

Oleh karena itu, LKY meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut agar pemerintah konsisten dengan kebijakan awal yang melakukan konversi minyak tanah ke gas. Konsekuensi dari konversi tersebut adalah harga gas juga harus terjangkau dengan jalan pemberian subsidi.

"Kenaikan elpiji 12 kilogram harus dikaji kembali karena imbasnya akan memengaruhi daya jangkau masyarakat," katanya.